Kompas.com - 04/04/2022, 05:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai, tilang secara elektronik untuk pelanggaran batas kecepatan di jalan tol akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Karenanya, kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan tingkat keselamatan di jalan tol bagi pengendara mobil yang selama ini rawan menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

"Dampak dari tilang elektronik ini diperkirakan akan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan tol karena pengguna jalan raya pasti tidak akan berani lagi memacu kendaraan di luar aturan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara. Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut Kendaraan yang Melaju di Bawah Batas Kecepatan Minimum di Tol Harus Ditilang

Dia mengatakan pemasangan speed camera (kamera pengukur kecepatan) di sejumlah titik di jalan tol diharapkan membuat pengendara mobil lebih tertib.

"Kami melihat penerapan tilang elektronik kecepatan kendaraan di jalan tol oleh Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya banyak diapresiasi publik," kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerapkan aturan penilangan secara elektronik kepada kendaraan yang melaju di atas batas kecepatan maksimum di jalan tol. Adapun batas kecepatan maksimum yang harus dipatuhi ialah 100 km/jam.

Dalam praktiknya, penilangan menggunakan kamera atau dikenal dengan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE). Kamera-kamera tersebut beroperasi 24 jam dan dipasang di 5 ruas jalan tol.

Kelima ruas jalan tol yang menerapkan aturan batas kecepatan maksimum ialah Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Jakarta-Cikampek Layang MBZ, Jalan Tol Sedyatmo, Jalan Tol Dalam Kota, dan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng.

Baca juga: Hari Pertama Penerapan ETLE di Jalan Tol, 19 Pengemudi Ditilang karena Ngebut

Adapun tilang batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 ayat 5, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 23 ayat 4, batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol adalah paling rendah 60 km/jam dan tertinggi 100 km/jam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kena Penalti Rp 3.000 jika Masuk dan Keluar di Stasiun MRT yang Sama?

Mengapa Kena Penalti Rp 3.000 jika Masuk dan Keluar di Stasiun MRT yang Sama?

Megapolitan
Anies Rombak Sistem Masuk Sekolah Negeri Jadi Setara, Orang Kaya jadi Ogah Masuk

Anies Rombak Sistem Masuk Sekolah Negeri Jadi Setara, Orang Kaya jadi Ogah Masuk

Megapolitan
Perkembangan Penyelidikan Mayat Waria yang Membusuk di Salon, Polisi Temukan Indikasi Penganiyaan

Perkembangan Penyelidikan Mayat Waria yang Membusuk di Salon, Polisi Temukan Indikasi Penganiyaan

Megapolitan
Buka Peluang Damai, Polisi Tetap Dalami Unsur Pidana Kasus Konten 'Prank' KDRT Baim Wong

Buka Peluang Damai, Polisi Tetap Dalami Unsur Pidana Kasus Konten "Prank" KDRT Baim Wong

Megapolitan
M Taufik Mundur dari Gerindra, Disebut karena Derita Kanker

M Taufik Mundur dari Gerindra, Disebut karena Derita Kanker

Megapolitan
Konten Prank: Memudarnya Empati dan Etika

Konten Prank: Memudarnya Empati dan Etika

Megapolitan
Waduk Brigif Diresmikan Anies, Konstruksi Belum Rampung, Konblok Belum Terpasang Seluruhnya

Waduk Brigif Diresmikan Anies, Konstruksi Belum Rampung, Konblok Belum Terpasang Seluruhnya

Megapolitan
Menurut Ahli, Ini Cara Mencegah Kebakaran akibat Korsleting

Menurut Ahli, Ini Cara Mencegah Kebakaran akibat Korsleting

Megapolitan
Benarkah Halte Tranjakarta Bundaran HI Halangi Pandangan ke Patung Selamat Datang?

Benarkah Halte Tranjakarta Bundaran HI Halangi Pandangan ke Patung Selamat Datang?

Megapolitan
M Taufik Mengundurkan Diri dari Partai Gerindra

M Taufik Mengundurkan Diri dari Partai Gerindra

Megapolitan
Beri Peluang Damai Kasus 'Prank' KDRT Baim Wong, Polisi: Polri Tidak Antikritik

Beri Peluang Damai Kasus "Prank" KDRT Baim Wong, Polisi: Polri Tidak Antikritik

Megapolitan
Anies: Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Tidak Lepas dari Bantuan Pak Presiden

Anies: Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Tidak Lepas dari Bantuan Pak Presiden

Megapolitan
Siang ini, Rizki Billar Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT

Siang ini, Rizki Billar Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT

Megapolitan
Ahli Sebut Minimnya Stop Kontak Jadi 'Biang Kerok' Kontrakan dan Rumah Kos Sering Kebakaran

Ahli Sebut Minimnya Stop Kontak Jadi "Biang Kerok" Kontrakan dan Rumah Kos Sering Kebakaran

Megapolitan
Kerasnya Perjuangan Naik Transportasi Publik di Jakarta, dari Kawan Jadi Lawan di Stasiun Transit

Kerasnya Perjuangan Naik Transportasi Publik di Jakarta, dari Kawan Jadi Lawan di Stasiun Transit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.