Massa Aksi di Depan Gedung DPR Ricuh Setelah Ditinggal Kapolri dan 3 Wakil Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI diwarnai kericuhan. Para pedemo saling mendorong dan melempar botol plastik, Senin (11/4/2022).

Pantauan Kompas.com, aksi saling dorong dan melempar botol terjadi usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Sufmi Dasco, dan Lodewijk pergi meninggalkan massa aksi.

Sesaat kemudian, massa aksi tiba-tiba saling dorong sambil berteriak bahwa ada provokator. Beberapa di antaranya bahkan melempar botol plastik.

Baca juga: Puluhan Remaja Diamankan Polisi di Lokasi Demo, 2 Orang Bawa Senjata Tajam

Massa yang sebelumnya terkonsentrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pun terpencar. Sejumlah mahasiswa bergerak ke arah Slipi, sedangkan yang lainnya masih bertahan di depan gedung parlemen sambil memukul-mukul gerbang.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini.

Lokasinya bergeser dari lokasi sebelumnya yang direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Jalan Kaki 2,5 Jam dari Joglo Jakbar, Massa Pelajar STM Tiba di Gedung DPR untuk Ikut Demo

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Baca juga: Temui Massa Aksi BEM SI, Kapolri dan 3 Wakil Ketua DPR Naik ke Mobil Komando

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.