Ribuan Mahasiswa Padati Depan Gedung DPR, Exit Tol Senayan Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pintu keluar atau exit tol Senayan di tol dalam kota ditutup sementara imbas adanya kegiatan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (11/4/2022).

Penutupan pintu tol itu dimulai pada pukul 14.55 WIB setelah ribuan massa memadati dan menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. 

Pengguna jalan tol yang hendak keluar di exit tol Senayan pun diminta untuk menggunakan exit tol selanjutnya. 

"14.55 Imbas kegiatan penyampaian pendapat di dpn Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, sementara Exit Tol Senayan lalin dialihkan ke Exit berikutnya," tulis akun twitter TMC Polda Metro Jaya, Senin sore. 

Baca juga: Sambil Bernyanyi, Massa Aksi BEM SI Minta Masuk ke Gedung DPR/MPR RI

Selain itu, polisi juga menutup tiga ruas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. Pengguna kendaraan bermotor diminta menggunakan jalur transjakarta atau busway. 

Adapun unjuk rasa hari ini digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk mengkritik munculnya wacarna perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Selain itu juga untuk mengkritik kenaikan harga bahan pokok.

Mulanya, lokasi demonstrasi mereka terletak di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun karena Presiden Jokowi belakangan sudah tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan, maka lokasi unjuk rasa digeser ke Gedung DPR.

Baca juga: Diduga Akan Ikut Demo di Jakarta, 11 Remaja di Tangerang Tak Paham Hal yang Dituntut BEM SI

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal beralasan, para mahasiswa kini ingin menuntut anggota DPR untuk taat terhadap konstitusi.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Sweeping hingga Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Ikut Demo 11 April

Beberapa bentuk ketaatan terhadap konstitusi yang akan mereka tuntut ialah agar anggota dewan tak mengamendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau menunda pelaksanaan pemilu.

"Karena kami ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kami akan mengawal dari UUD dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Lutfhi, Senin (11/4/2022).