PAN Ancam Laporkan Balik Pihak Ade Armando dan Muannas Alaidid ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menyatakan partainya bakal melaporkan balik pihak Ade Armando dan Muannas Alaidid ke polisi.

Hal itu disampaikan Saleh menanggapi kuasa hukum Ade Armando yang melaporkan Sekjen PAN Eddy Soeparno ke Polda Metro Jaya.

"PAN akan menggunakan hak konstitusional kami untuk melaporkan pihak Ade Armando atas dasar pencemaran nama baik dan saudara Muannas Alaidid atas dasar dugaan penyebaran kebencian yang buktinya terbaca jelas di media sosial,” kata Saleh lewat pesan singkat, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Ketua DPP PAN: Kami Yakin Sekjen Eddy Soeparno Tak Bersalah

Saleh pun meyakini sekjennya yakni Eddy Soeparno tak bersalah. Ia menuturkan, partainya siap mengawal dan menghadapi laporan tersebut.

Ia pun merasa aneh dengan kuasa hukum Ade Armando yang melaporkan Eddy yang dilakukan diam-diam di malam hari dan baru dirilis esok harinya.

Di sisi lain Saleh mengatakan, sebagai anggota DPR, Eddy mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat.

Adapun seorang Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya itu dilindungi oleh pasal 224 Undang-undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam beleid tersebut, anggota DPR disebutkan dilindungi oleh hak imunitas dalam menyuarakan pendapatnya di masyarakat.

Baca juga: Polda Metro Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno

“Jadi, kami menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf,” kata Saleh.

"Anggota DPR itu dimanapun penugasan Komisinya, memiliki konstituen yang aspirasinya harus didengarkan dan disuarakan. Itulah kenapa di UU tidak disebut spesifik anggota DPR harus bicara sesuai komisinya tapi bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangannya," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Eddy dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Eddy dilaporkan oleh tim kuasa hukum Dosen Universitas Indonesia Ade Armando, Andi Windo ke Polda Metro Jaya pada Senin (18/4/2022) malam.

"Iya sudah (laporan) tadi malam, sudah ada surat laporannya," ujar Andi saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).

Menurut Andi, dia melaporkan Eddy atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Laporan tersebut kini teregistrasi dengan nomor LP/B/1990/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 April 2022.

Dalam laporannya, Andi menjerat Eddy dengan Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu, Eddy juga dilaporkan menggunakan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).