Khawatir Jokowi Ingkar Janji, Alasan Mahasiswa Masih Kawal Isu Perpanjangan Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (21/4/2022) hari ini.

Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang mengatakan, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan akan menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan pada pemerintah.

Penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden masih menjadi tuntutan utama dalam demo hari ini.

"Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Melki, saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi. 

Baca juga: Wacana Pemilu Ditunda dan Jokowi 3 Periode Terus Bergulir dari Pejabat, Istana Juga Membiarkan...

Sebelumnya, penolakan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga sudah pernah disuarakan oleh mahasiswa saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, 11 April lalu. 

Saat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menemui mahasiswa memastikan DPR tak akan mengamandemen konstitusi untuk mengubah jadwal pemilu atau pun memperpanjang jabatan Presiden menjadi tiga periode. 

Baca juga: Temui Mahasiswa, Wakil Ketua DPR Pastikan Pemilu Tak Akan Ditunda dan Presiden 2 Periode

Presiden Jokowi juga sudah pernah menyuarakan bahwa pemilu tidak akan ditunda, dan akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun mahasiswa tetap merasa penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tetap harus disuarakan. Sebab, berkaca pada pengalaman selama ini, mahasiswa khawatir Presiden Jokowi dan DPR tak memegang janjinya. 

"Tentu masih ada (kekhawatiran), karena kita telah beberapa kali kecewa dengan sikap tindak pemerintah yang dibumbui dengan ketidaktegasan dan ketidakjelasan," kata Melki.

Baca juga: BEM UI: Jokowi The King of Lip Service Bukan Serangan Personal, tetapi Kritik atas Kebijakan

Apalagi, wacana penundaan pemilu ini justru datang dari orang-orang terdekat Presiden Jokowi sendiri. Isu ini pernah dilontarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Selain itu, isu ini juga dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung Jokowi, yang bisa menggerakkan anggotanya di DPR untuk mengamandemen konstitusi.

Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifili Hasan hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) pernah bicara soal wacana perpanjangan jabatan presiden ini.

"Intinya kita akan terus mengawal, kita akan terus bersuara hingga Presiden Jokowi betul-betul selesai di 2024, Pemilu betul-betul tidak ditunda, Presiden Jokowi betul-betul tidak 3 periode," kata Melki.

Baca juga: Mereka yang Sempat Suarakan Pemilu Ditunda dan Sikapnya Kini Pasca-larangan Jokowi

Tak hanya penolakan penundaan pemilu, total ada tujuh tuntutan yang akan disampaikan para mahasiswa. Berikut daftarnya:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.
3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.
4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.
5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.
6. Wujudkan reforma agraria sejati.
7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.

Dalam menyampaikan tujuh tuntutan itu, mahasiswa akan menyebar di dua lokasi yang berbeda.