Kompas.com - 07/06/2022, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemecatan M Taufik merupakan rekomendasi dari mahkamah kehormatan partai (MKP) dan belum menjadi keputusan dewan pimpinan pusat (DPP).

Riza menjelaskan, DPP Partai Gerindra belum memberikan keputusan resmi secara tertulis atas pemecatan M Taufik.

"Sejauh yang saya tahu, itu hasil sidang MKP, bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: M Taufik Nilai Pemecatannya oleh MKP Gerindra Langkahi Kewenangan Prabowo

Riza menjelaskan, DPD Gerindra DKI Jakarta masih menunggu keputusan final dari DPP terkait keanggotaan M Taufik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, DPD akan mengikuti apa pun keputusan DPP.

"Tentu kita berharap nanti apa pun kebijakan yang diambil oleh DPP, tentu kebijakan yang baik untuk semua, itu harapan kami di DKI Jakarta," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra memecat mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dari keanggotaan partai berdasarkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Selasa (7/6/2022).

"MKP, Majelis Kehormatan Partai, yang ini ada lima majelisnya, sepakat kita untuk memutus Saudara Taufik dipecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini," kata Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa siang.

Baca juga: Dipecat dari Gerindra, M Taufik Pertanyakan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Partai

Wihadi menjelaskan, salah satu alasan pemecatan Taufik adalah sikap tidak loyal Taufik kepada partai.

Ia menuturkan, pada 21 Februari 2022 lalu, Taufik sudah pernah dipanggil. Dalam keterangannya pada pemanggilan tersebut Taufik menyatakan akan loyal kepada Gerindra.

Namun, menurut Wihadi, setelah itu Taufik justru menunjukkan sikap tidak loyal, terutama setelah ia dicopot sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Ia menyinggung sikap Taufik yang sempat bermanuver dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

"Melihat ketidakloyalan daripada Saudara Taufik dan juga menyalahi apa yang sudah disampaikan pada 21 Februari, dia mengatakan akan tetap dengan Gerindra, tapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.

Baca juga: Dipecat Gerindra, M Taufik Beberkan Prestasinya Selama Pimpin Partai Tersebut di DKI Jakarta

Di samping itu, Wihadi juga mempersoalkan kinerja Taufik sebagai ketua DPD DKI Jakarta yang tidak mampu mendirikan kantor DPD serta gagal memenangkan Prabowo Subianto di ibu kota pada Pemilihan Presiden 2019.

"Salah satunya saat Pilpres 2019 itu DKI kalah, dia sebagai ketua DPD, dan pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD tidak mempunyai kantor DPD, jadi kantornya pindah-pindah. Kita partai besar masa kantornya pindah-pindah?" kata Wihadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Megapolitan
Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Megapolitan
LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

Megapolitan
Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Megapolitan
Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Megapolitan
Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Megapolitan
Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Megapolitan
Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Megapolitan
Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Megapolitan
Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Megapolitan
Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Megapolitan
Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Megapolitan
Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.