Kompas.com - 28/06/2022, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta unjuk rasa yang terdiri dari gabungan mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (28/6/2022) sore.

Hal itu terjadi lantaran massa aksi kecewa karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dan ketua fraksi dari sejumlah partai di DPR tidak ada yang keluar menemui pedemo.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah mahasiswa berkumpul di depan pintu masuk dan bernegosiasi dengan pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk mencoba masuk ke area Gedung DPR.

"Kami ingin ketua DPR RI Puan Maharani keluar menemui kami. Kami kesal beliau belum mengeluarkan draf terbaru RKUHP," terdengar suara dari komando mahasiswa.

Selain itu, sejumlah mahasiswa juga berusaha mendobrak pintu masuk ke gedung parlemen sambil menyanyikan "buka, buka, buka pintunya".

Baca juga: Massa Aksi Minta Puan Maharani Temui Mereka, Hentikan Pembahasan RKUHP Laknat!

Demo hari ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda pada Selasa 21 Juni 2022.

"Kami tetap menuntut atas keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP, dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM (UI) Bayu Satria Utomo dalam keterangannya, Selasa.

Menurut Bayu, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan DPR RI, tidak sama sekali merespons suara mahasiswa yang sebelumnya berdemonstrasi di Patung Kuda.

Adapun dalam aksi sebelumnya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yakni mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna.

"Kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Kemudian mahasiswa berencana membuat aksi unjuk rasa yang lebih besar dibandingkan demo pada 2019 jika kedua tuntutan tak dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.

"Kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019," kata Bayu.

Diketahui, RKUHP ditunda pengesahannya oleh pemerintah pada 2019. Namun pembahasannya kini telah dimulai kembali melalui rapat III DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022.

"Sampai saat ini draf terbaru RKUHP belum dibuka ke publik," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas.

Namun, sampai saat ini, masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draf terbaru RKUHP.

Baca juga: Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

"Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan di bahas bersama secara substansial," ucap Bayu.

"Di antaranya Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP," sambung dia.

Pasal 273 RKUHP mengatur soal ancaman pidana penjara atau denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Artinya, pasal tersebut menyiratkan masyarakat memerlukan izin untuk melakukan unjuk rasa di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Baca juga: Ada Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR, Arus Lalu Lintas Terpantau Ramai Lancar

Kemudian Pasal 354 RKUHP mengatur soal ancaman pidana atau denda bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi.

Bayu menyayangkan sikap tertutup pemerintah dan DPR yang hingga kini belum membuka draf terbaru RKUHP.

"Sangatlah disayangkan mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Megapolitan
Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Megapolitan
Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Megapolitan
Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Megapolitan
Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Megapolitan
Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Megapolitan
Abrasi Besar-Besaran di Pulau G, Luas Berkurang hingga 8 Hektar

Abrasi Besar-Besaran di Pulau G, Luas Berkurang hingga 8 Hektar

Megapolitan
SMPN 36 Jakarta Dibobol Pencuri, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 76 Juta

SMPN 36 Jakarta Dibobol Pencuri, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 76 Juta

Megapolitan
Mengaku Belum Dipanggil KPK Soal Formula E, Sahroni: Saya Siap Hadir Bila...

Mengaku Belum Dipanggil KPK Soal Formula E, Sahroni: Saya Siap Hadir Bila...

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi untuk Selidiki Pencurian Tas di Kolam Renang GOR Ciracas

Polisi Periksa 2 Saksi untuk Selidiki Pencurian Tas di Kolam Renang GOR Ciracas

Megapolitan
Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Masih Diperiksa Kejaksaan Tinggi

Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Masih Diperiksa Kejaksaan Tinggi

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Emak-emak Bawa 2 Anak Diduga Curi Tas di Kolam Renang Ciracas

Terekam Kamera CCTV, Emak-emak Bawa 2 Anak Diduga Curi Tas di Kolam Renang Ciracas

Megapolitan
Saringan Sampah di CIliwung Bisa Disebut Bisa Hancurkan Sampah Kayu dan Kasur

Saringan Sampah di CIliwung Bisa Disebut Bisa Hancurkan Sampah Kayu dan Kasur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.