Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Apa Bedanya dengan Bebas Murni?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab, bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Rizieq telah kembali ke kediamannya di Petamburan pada Rabu (20/7/2022) pagi tadi, setelah ditahan selama lebih dari 1,5 tahun, terhitung sejak 20 Desember 2020.

Rizieq sebelumnya divonis kurungan penjara atas dua kasus berbeda.

Pertama, Rizieq divonis 8 bulan penjara atas perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kedua, dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara yang kemudian dipotong Mahkamah Agung menjadi dua tahun, dalam kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes usap di Rumah Sakit Ummi Bogor.

Baca juga: Rizieq Shihab Bebas, Ini Dua Kasus yang Dulu Menjeratnya

Jika menghitung masa tahanan, harusnya Rizieq saat ini masih mendekam di penjara dan baru bebas murni pada 10 Juni 2023 mendatang. 

Namun ia keluar dari tahanan lebih cepat karena mendapatkan status bebas bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kendati demikian, Rizieq harus menjalani masa percobaan selama sisa masa hukumannya dan ditambah satu tahun. 

Artinya Rizieq harus menjalani masa percobaan selama 2 tahun hingga 10 Juni 2024 mendatang.

Lalu, apa yang dimaksud dengan bebas bersyarat dan bedanya dengan bebas murni?

Bebas Bersyarat vs Bebas Murni

Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Berstatus Tahanan Kota, Rizieq Shihab Apresiasi Istri yang jadi Penjamin Pembebasan Bersyaratnya

Ada beberapa persyaratan dan ketentuan seorang narapidana bisa mengajukan bebas bersyarat.

Diantaranya yakni telah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan.

Meski begitu, status pembebasan bersyarat ini dapat saja dicabut atau dibatalkan.