Berakhirnya Penyelidikan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur, Negara dan Masyarakat Tak Rugi...

"Beras 3,4 ton yang ditanam ini adalah beras rusak, kemudian terhadap beras 3,4 ton sudah diganti oleh pihak JNE kepada pemerintah, dalam hal ini Kemensos," ungkap Zulpan.

"Dengan adanya kerusakan beras yang diganti, negara tidak dirugikan, kemudian masyarakat juga tidak dirugikan karena masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sudah tersalurkan," sambung dia.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, nominal harga dan jumlah beras baru itu sesuai dengan barang yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah.

"Untuk dokumen penggantiannya sudah ada memang, makanya kami berani menyampaikan hari ini," kata Auliansyah.

JNE merasa difitnah pemilik lahan

Dalam wawancara terpisah, kuasa hukum JNE Express Hotman Paris Hutapea mengatakan, informasi soal penimbunan paket bansos presiden yang diviralkan pertama kali oleh pemilik lahan bernama Rudi Samin merupakan fitnah.

Sebab, beras sebanyak 3,4 ton yang rusak dan dibuang dengan cara dikubur itu sudah menjadi milik JNE Express.

Alasannya, JNE Express sudah mengganti beras yang rusak, akibat terkena hujan dalam perjalanan dari gudang di Jakarta Timur ke Depok, dengan beras baru.

"Karena beras pengganti sudah dikirim pakai beras baru, jadi beras rusak yang rusak sudah milik JNE Express," kata Hotman di Jakarta Utara, Kamis.

Baca juga: Hotman Paris Selaku Kuasa Hukum JNE Girang Saat Tahu Kasus Penimbunan Bansos Dihentikan

Atas dasar itu, Hotman dan JNE Express tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Rudi Samin selaku pemilik lahan.

Pasalnya, Rudi Samin diduga sengaja menyiarkan informasi penguburan beras rusak tersebut, agar masalah sengketa kepemilikan tanah yang dihadapinya turut menjadi viral.