Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa masih banyak janji kemerdekaan yang belum bisa ditepati selama 77 Tahun Indonesia Merdeka.

Hal itu ia sampaikan saat membaca pidato kebangsaan dalam acara Jakarta Melayu Festival pada 17 Agustus 2022 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

"Alhamdulillah, hari ini kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. 77 tahun perjalanan dengan segala macam dinamikanya, dan tantangannya masih banyak," ujar Anies di hadapan para penonton.

"Peringatan bahwa 77 tahun ini ada sebagian dari janji kemerdekaan yang sudah dilunasi. Tapi masih banyak yang belum (dituntaskan)," sambungnya.

Menurut Anies, kemerdekaan bukan sekadar perjuangan memerangi atau mengusir penjajah dari Indonesia.

Baca juga: Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Dia memandang bahwa kemerdekaan yang sebenarnya adalah bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Berkali-kali kami sampaikan, kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme. Kemerdekaan itu yang lebih penting adalah, ia bisa menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anies.

Anies menyebut, keadilan sosial yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila harus bisa diterapkan oleh penyelenggara negara dalam menyusun kebijakan.

Dengan begitu, Anies berhadapan kebijakan yang dibuat dan dijalan oleh pemerintah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini pekerjaan rumah yang sekarang ada di depan kita, dan menghadirkan rasa keadilan bukan semata-mata soal menegakkan hukum, menegakkan aturan," ungkap Anies.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Sejauh ini, lanjut Anies, masih banyak kebijakan yang justru membebani rakyat. Dia mencontohkan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat.

Kebijakan tersebut dianggap berbanding terbalik dengan konsep keadilan sosial yang selama ini digaungkan, dan tetuang dalam sila kelima Pancasila.

"Tanpa kita sadari, pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai: kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB," tutur Anies.

"Pada saat yang sama, itu adalah kalimat sopan dari mengatakan: kami akan mengosongkan dari penduduk yang tak mampu untuk bayar pajak," pungkasnya.