Polisi Sebut Hari Ini Akan Ada Demo Tolak Kenaikan BBM di DPR dan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal kembali digelar oleh sejumlah elemen masyarakat pada Senin (12/9/2022).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengungkapkan, aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bakal berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

"Sementara (titik demonstrasi) ada di DPR dan Patung Kuda Arjuna Wijaya," ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Senin.

Komarudin tidak menjelaskan secara terperinci elemen masyarakat mana saja yang bakal menggelar atau mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Tanggapan Anies soal Banyak Motor Tergelincir di Kota Tua | Istri Sayat Alat Kelamin Suami

Dia hanya mengamini bahwa salah satu massa yang akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).

"Untuk surat pemberitahuan silahkan cek ke Ditintelkam Polda Metro Jaya," kata Komarudin.

Adapun aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok masyarakat tersebut menurut rencana bakal dimulai pukul 13.00 WIB.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikan harga tiga jenis BBM mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Bodebek Diguyur Hujan Siang hingga Malam

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.