Perwakilan KSPSI AGN Datangi Istana, Sampaikan Petisi Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh orang perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) datang ke Istana Merdeka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Dari tujuh orang itu, tuga di antaranya yakni Wakil Ketua Presiden KSPSI AGN R Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal IV Akmani, dan Bendahara Umum Mustopo.

"Perwakilan KSPSI AGN yang datang ke Istana Merdeka untuk menyampaikan petisi, petisi itu adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena kenaikan harga BBM, pekerja selalu menderita," ujar perwakilan KSPSI AGN Kabupaten Tangerang Agus Darsana di kawasan Patung Kuda, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Padati Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya

Menurut Agus, petisi tersebut berbentuk surat yang ditulis oleh perwakilan KSPSI AGN.

Ia menambahkan, apabila hasil negosiasi dengan pihak Istana Merdeka berjalan alot, massa buruh mengancam akan melakukan demo tolak kenaikan harga BBM yang lebih besar di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kalau nanti tidak ada kesepakatan, pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka akan ada aksi-aksi susulan di setiap kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia," kata Agus.

Selain mengancam akan melakukan demo besar-besaran, massa buruh juga akan melaksanakan mogok nasional apabila tuntutan tak kunjung dipenuhi pemerintah.

"Kalau sampai saat ini tuntutan dari pekerja tidak diakomodasi, maka kami akan melakukan mogok nasional," ucap Agus.

Baca juga: KSPSI Berunjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Tuntut Upah Layak

Adapun massa KSPSI AGN menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea dalam demonstrasi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya memprotes kenaikan harga BBM.

"Pertama, kami menolak keras kenaikan harga BBM," kata Andi Gani di kawasan Patung Kuda, Senin.

Selanjutnya, KSPSI AGN menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan menuntut upah layak untuk buruh.

"Kami akan lawan kebijakan pemerintah yang merugikan buruh," ucap Andi Gani.