Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KemenPPPA Sebut Depok Belum Jadi Kota Layak Anak, Ini Penjelasan Wali Kota Idris

Kompas.com - 20/09/2022, 13:41 WIB
M Chaerul Halim,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui bahwa kota belimbing yang dipimpinnya belum mencapai kategori kota layak anak (KLA), sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Menurut Idris, belum ada satu pun kota di seluruh Indonesia yang mencapai kategori KLA.

"Di Indonesia belum ada kota layak anak dalam arti seluas-luasnya, itu satu. Kalau pun ada, itu kan penilaian standar kementerian, artinya ketika ada, saya lupa, (namanya) bukan kota layak anak, tapi pembina. Jadi urutannya nindya, pembina, lalu baru KLA," kata Idris, dikutip Selasa (20/9/2022).

Baca juga: KemenPPPA: Kota Depok Belum Capai Kategori Kota Layak Anak

Jika pun ada kota dapat mencapai kategori KLA, lanjut Idris, bukan berarti nihil kasus kekerasan terhadap anak di kota tersebut.

"Dan ini kata kementerian susah, kalaupun ada, bukan berarti dia (kota) nihil kasus-kasus kekerasan terhadap anak, pasti ada," ujar Idris.

Lebih lanjut, Idris mengatakan, pencapaian kategori KLA di kota yang dipimpinnya mengalami sejumlah kendala, salah satunya sulit untuk mewujudkan semua sekolah ramah anak dan lingkungan RW ramah anak.

"(Kalau) Kota Depok ini (kategori) nindya, karena perangkat-perangkat birokrasinya masih ada yang kurang. Salah satunya, yang agak berat, seluruh sekolah dari berbagai jenjang, swasta dan negeri, harus menjadi sekolah layak anak atau sekolah ramah anak," ujar Idris

"Di RW juga begitu, semuanya harus menjadi RW ramah anak," sambung dia.

Baca juga: Ketika Depok Terseret Perseteruan PDI-P dan PKS soal Kenaikan Harga BBM, Prestasi Wali Kota Dipertanyakan...

Sementara itu, Idris menyatakan, pihaknya sebenarnya mampu memfasilitasi semua perangkat untuk mencapai kategori KLA. Namun, hal itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak.

"Kami sebagai fasilitator harus ada sikap timbal balik. Kami sebagai pemerintah itu fasilitator, kami siapkan, tapi perangkat-perangkatnya dan masyarakat siap enggak? Kalau lembaga pendidikan yang notabenenya yayasan menjadi sekolah ramah anak," kata dia.

Terakhir, Idris menyebutkan, sejauh ini Kota Depok telah mendapatkan kategori nindya secara berturut-turut dan saat ini masih dipertahankan.

"Di Depok sendiri, kategori nindya sudah tujuh kali, sudah berkali-kali, karena standar minimal nindya masih kami rawat dan kami pertahankan," imbuh dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto PDI-P tentang Prestasi Depok, Wali Kota Idris Pamerkan Sejumlah Pencapaian...

Sebelumnya diberitakan, KemenPPPA mengungkapkan, Kota Depok belum mencapai kategori sebagai kota layak anak.

Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kabupaten/kota layak anak (KLA) setiap tahun.

Evaluasi didasarkan pada penilaian terhadap 24 indikator KLA yang menentukan pencapaian peringkat setiap kabupaten/kota.

Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani menjelaskan, pemeringkatan KLA diberikan dalam berbagai kategori yang menunjukkan pencapaian setiap kota berdasarkan penilaian terhadap 24 indikator KLA tersebut.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pakai Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas, Wali Kota Depok: Masih Butuh Persiapan

Ada lima kategori KLA berdasarkan nilai yang diperoleh, yaitu kategori pratama (nilai 500-600), kategori madya (nilai 601-700), kategori nindya (nilai 701-800); kategori utama (nilai 801-900), dan KLA (nilai 901-1000).

“Dari hasil penilaian terhadap 24 indikator tersebut, Kota Depok meraih kategori nindya. Artinya, Kota Depok belum dapat dinyatakan sebagai kota layak anak, karena dari ke-24 indikator tersebut, ada indikator yang belum dapat dipenuhi oleh Kota Depok, sehingga nilai yang diperoleh baru pada tahap kategori nindya,” kata Rini dalam siaran pers, Kamis (15/9/2022).

Adapun 24 indikator penilaian KLA dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kelembagaan meliputi regulasi seperti perda KLA, gugus tugas, anggaran, profil anak, rencana aksi KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam penyusunan regulasi, rencana aksi mendengarkan suara anak, hingga SDM penyedia layanan anak yang terlatih KHA.

Baca juga: Saat Wali Kota Idris Nasihati Hasto PDI-P yang Pertanyakan Prestasi Depok...

Kemudian, yang kedua adalah klaster substansi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Klaster substansi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, sampai perlindungan khusus,” kata Rini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tak Revisi Naskah Meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Kalau Dianggap Melanggar, Silakan Tangkap

Tak Revisi Naskah Meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Kalau Dianggap Melanggar, Silakan Tangkap

Megapolitan
Terkendala Curah Hujan, Proyek Jembatan Mampang Ditargetkan Baru Rampung Akhir Desember 2023

Terkendala Curah Hujan, Proyek Jembatan Mampang Ditargetkan Baru Rampung Akhir Desember 2023

Megapolitan
Tak Ubah Naskah meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Panggung Kami Isinya Parodi Satire

Tak Ubah Naskah meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Panggung Kami Isinya Parodi Satire

Megapolitan
Mal Pelayanan Publik Kota Depok Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Beroperasi Januari 2024

Mal Pelayanan Publik Kota Depok Ditargetkan Rampung Bulan Ini, Beroperasi Januari 2024

Megapolitan
Saat Aiman Diperiksa 5,5 Jam soal Pernyataan Oknum Polisi Tak Netral pada Pemilu 2024...

Saat Aiman Diperiksa 5,5 Jam soal Pernyataan Oknum Polisi Tak Netral pada Pemilu 2024...

Megapolitan
DPRD Minta Pemprov DKI Tambah Stok Cabai untuk Tekan Kenaikan Harga

DPRD Minta Pemprov DKI Tambah Stok Cabai untuk Tekan Kenaikan Harga

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya Rotasi 304 Perwira, Ada Kasat Reskrim dan Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Rotasi 304 Perwira, Ada Kasat Reskrim dan Kapolsek

Megapolitan
Mengaku Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Selama 41 Kali, Baru Kali Ini Terjadi

Mengaku Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Selama 41 Kali, Baru Kali Ini Terjadi

Megapolitan
Anak di Jakarta Terinfeksi 'Mycoplasma Pneumoniae', Dinkes DKI Minta Warga Tak Panik

Anak di Jakarta Terinfeksi "Mycoplasma Pneumoniae", Dinkes DKI Minta Warga Tak Panik

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan Anak di Jakarta Terinfeksi 'Mycoplasma Pneumoniae'

Dinkes DKI Temukan Anak di Jakarta Terinfeksi "Mycoplasma Pneumoniae"

Megapolitan
Pemberangkatan Diperketat, Jemaah Haji di Jakarta Diimbau Mulai Periksa Kesehatan

Pemberangkatan Diperketat, Jemaah Haji di Jakarta Diimbau Mulai Periksa Kesehatan

Megapolitan
Harga Cabai Melonjak Jelang Natal, Pemprov DKI Diminta Gelar Operasi Pasar

Harga Cabai Melonjak Jelang Natal, Pemprov DKI Diminta Gelar Operasi Pasar

Megapolitan
Kaget Jali Bakar Istrinya Hidup-hidup, Tetangga: Dia Orangnya Baik

Kaget Jali Bakar Istrinya Hidup-hidup, Tetangga: Dia Orangnya Baik

Megapolitan
11 Warga Jakarta Barat Terinfeksi Cacar Monyet, 7 di Antaranya Sudah Sembuh

11 Warga Jakarta Barat Terinfeksi Cacar Monyet, 7 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Enggan Tangkap Jali yang Bakar Istrinya, Warga: Tak Mau Ikut Campur, Kami Fokus Tolong Korban

Enggan Tangkap Jali yang Bakar Istrinya, Warga: Tak Mau Ikut Campur, Kami Fokus Tolong Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com