Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Wali Kota Idris Nasihati Hasto PDI-P yang Pertanyakan Prestasi Depok...

Kompas.com - 19/09/2022, 18:38 WIB
M Chaerul Halim,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengingatkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk berhati-hati dalam berucap.

Menurut Idris, pernyataan Hasto bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Idris menyampaikan itu sebagai respons atas pernyataan Hasto yang mempertanyakan prestasi Kota Depok di bawah kepemimpinan kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, Hasto menyinggung soal prestasi Kota Depok saat menanggapi banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipasang kader PKS.

"Namanya figur publik, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbanganlah ya. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang gitu, kalau dia (Hasto) salah memberikan statement," ujar Idris di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).

Baca juga: PDI-P Singgung Prestasi Depok Buntut PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Wali Kota Idris: Jangan Baperan...

Berkait dengan kenaikan harga BBM, Idris mengatakan, pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga BBM naik.

"Kami sebagai pemerintah eksekutif di wilayah Depok ini, jadi tentunya menerima segala kebijakan pemerintah karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri," kata Idris.

Kendati demikan, Idris menyebutkan, pihaknya telah bergerak cepat dalam menangani permasalahan warganya yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Kami alhamdulillah gerak cepat dalam hal tindak langkah follow up dari kebijakan kenaikan BBM tersebut, misalnya melalui bansos dan BLT, sudah kami operasikan melalui kantor pos, dan ada bantuan juga dari kami tambahan Rp 150.000 per orang selama tiga bulan," kata Idris.

Baca juga: Hasto PDI-P Singgung Prestasi Depok, Wali Kota Idris: Isu Politik Jangan Dibenturkan dengan Kinerja Pemda

Selain itu, Idris memamerkan bahwa ia telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersedekah kepada warga yang terdampak kenaikan harga BBM.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Disindir PDI-P, Jubir PKS: Depok Lebih Berhasil Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah!

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Halaman:


Terkini Lainnya

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com