Massa Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Tuntut UMP Naik di Balai Kota DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dari Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

"Di lokasi (Balai Kota DKI Jakarta), buruh aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tolak omnibus law, menuntut menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen," kata Said saat dikonfirmasi, Rabu.

Baca juga: Buruh hingga Driver Ojol Bakal Demo di DPR/MPR dan Balai Kota DKI Jakarta Hari Ini

Menurut Iqbal, sebanyak 500 orang berunjuk rasa di depan tempat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Diwawancarai terpisah, Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta Winarso mengungkapkan, aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta merupakan serangkaian demonstrasi oleh buruh pada September 2022.

"Selain di Balai Kota DKI Jakarta, aksi serupa juga dilakukan di Gedung Sate, Jawa Barat," ucap Winarso.

Baca juga: Gelar Demo, Massa Sopir Taksi Online Mulai Kumpul di Depan Gedung DPR/MPR

Adapun aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.