Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa, Buruh, dan Petani Bersatu di DPR: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 27/09/2022, 16:03 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak kembali berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022) siang ini.

Berbagai elemen mulai dari mahasiswa, buruh, hingga petani, bersatu untuk menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah dan para wakil rakyat.

Pantauan Kompas.com, kelompok massa petani menjadi yang paling awal datang ke Senayan. 

Massa petani mulai berdatangan ke depan Gedung DPR sekitar pukul 10.25 WIB sambil membawa sejumlah bendera yang menandakan identitas asal masing-masing.

Baca juga: Demo di DPR, Massa Petani: Kami Akan Bertahan 2-3 Hari jika Tuntutan Tidak Dipenuhi!

Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menyuarakan isu-isu yang merugikan petani dalam rangka Hari Tani Nasional.

 

Tampak massa yang datang juga membawa spanduk bernada protes kepada pemerintah mengenai soal tanah dan kriminalisasi petani. 

"Kami tidak akan pulang kalau seandainya tuntutan kami tidak dipenuhi!" seru orator dari mobil komando.

Selanjutnya, giliran massa buruh yang tiba di depan gedung wakil rakyat. 

Massa aksi berorasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022)KOMPAS.com/RETNO AYUNINGRUM Massa aksi berorasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022)

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, kenaikan harga BBM menambah kesengsaraan para buruh dan petani di tengah krisis ekonomi.

Sebab, tidak sedikit para buruh dan petani yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan.

Nining mengatakan, mestinya pemerintah lebih mengedepankan kesejahteraan kaum buruh hingga petani dibandingkan menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan, termasuk untuk kemajuan infrastruktur.

"Harusnya jadi prioritas adalah bagaimana memastikan rakyat punya tanah sebagai sumber ekonominya, memastikan rakyat ketika mereka bekerja dan juga memastikan pendapatannya," kata Nining.

Baca juga: Demo di DPR, Buruh Sebut BLT BBM Hanya Pemanis, Bukan Solusi

Terakhir, giliran massa mahasiswa mulai berdatangan ke DPR untuk bergabung dengan massa buruh dan petani. 

Massa mahasiswa datang dengan membentuk barikade sembari menyanyikan lagu perjuangan.

Massa aksi dari elemen mahasiswa berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).  Para mahasiswa berdemonstrasi itu membela hak buruh dan petani yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah. KOMPAS.com/Muhammad Isa Bustomi Massa aksi dari elemen mahasiswa berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022). Para mahasiswa berdemonstrasi itu membela hak buruh dan petani yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah.

Berbagai spanduk tuntutan dibentangkan di pinggir barisan. Spanduk itu berisi tuntutan seperti wujudkan reforma agraria, hentikan kriminalisasi petani, nelayan, masyarakat adat, dan etnis.

Tidak hanya itu, massa mahasiswa juga membawa orang-orangan sawah.

Baca juga: Bawa Orang-orangan Sawah, Massa Mahasiswa Gabung dengan Petani dan Buruh Berdemo di DPR

Ada lima tuntutan dalam aksi bertajuk "Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit" ini.

Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.


(Penulis : Retno Ayuningrum, Muhammad Isa Bustomi | Editor: Nursita Sari, Irfan Maullana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com