Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Rombak Sistem Masuk Sekolah Negeri Jadi Setara, Orang Kaya Jadi Ogah Masuk

Kompas.com - 06/10/2022, 13:20 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, dirinya telah merombak sistem masuk sekolah negeri selama lima tahun memimpin Ibu Kota.

Menurut dia, kini semua warga sudah memiliki kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk memasuki sekolah negeri.

Namun menurut Anies, usai perubahan sistem itu, keluarga yang memiliki hak istimewa sosial (privilege) justru tak mau masuk ke sekolah negeri dan beralih ke swasta.

"Ketika dibuat equal opportunity, mulai 2019, tingkat penolakan dari (keluarga) yang punya privilege itu tinggi sekali," paparnya saat berkunjung ke kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Anies: Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Tidak Lepas dari Bantuan Pak Presiden

Dalam kesempatan itu, Anies tak mengungkapkan secara rinci mengapa keluarga kelas atas justru menolak masuk ke sekolah negeri di Ibu Kota.

"Begitu aturannya diubah menjadi equal opportunity, mendadak sekolahnya terasa, "oh, kok, sekolahnya enggak bisa dimasukin'. Sebenarnya bukan enggak bisa dimasukin, selama ini yang enggak bisa masuk (keluarga) yang di bawah," urai Anies.

Ia menyatakan, selama ini, keluarga berekonomi menengah ke bawah pun tak pernah melayangkan protes saat anaknya tak masuk ke sekolah negeri.

"Yang di bawah pun enggak protes, yang di bawah nerimo," sebutnya.

Anies mencontohkan, SMAN 48 Jakarta dulunya dipenuhi oleh siswa yang memiliki orangtua berpendidikan S1-S3.

Namun, usai sistem equal opportunity diterapkan, terdapat banyak siswa yang memiliki orangtua tamatan SD-SMP di SMAN 48 Jakarta.

"Semula sekitar 90 persen dari orangtua murid minimal S1, ada yang S2 dan S3. Begitu reform, maka terbelah. Yang orangtuanya SD-SMP ada. Proporsinya normal," ucapnya.

Baca juga: Pemprov DKI di Bawah Kepemimpinan Anies: No One Man Show...

Anies menegaskan, perombakan ini ia lakukan untuk menciptakan keadilan di Jakarta.

Dengan perombakan ini, maka keluarga ekonomi kelas bawah tetap bisa memasukkan anaknya ke sekolah yang kualitasnya baik. 

Anak-anak dari keluarga kelas bawah pun akhirnya berpeluang naik kelas.

"Ini jadi escalator untuk keluarga dari mana pun naik kelas. Selama ini escalator-nya hanya dimiliki yang punya privilege. Kenapa? Masuk sekolah yang bagus, mereka punya kesempatan lebih tinggi untuk masuk perguruan tinggi yang baik," papar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com