JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta buka suara soal terpilihnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Untuk diketahui, Heru Budi Hartono terpilih menjadi Pj Gubernur DKI pada Jumat (7/10/2022).
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, Heru kini harus segera memetakan (mapping) persoalan yang berada di Ibu Kota.
"Ya, karena sudah ditetapkan presiden, maka yang kita lakukan adalah (memastikan) bagaimana Pak Heru segera melakukan mapping persoalan (di) Jakarta," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (9/10/2022).
Baca juga: Kekayaan Pengganti Anies, Heru Budi Hartono Rp 31,9 M, Naik Rp 6 M dalam Setahun
Menurutnya, setelah memetakan persoalan di Ibu Kota, Heru harus meruntutkan berdasarkan masalah yang paling utama atau skala prioritas.
Tak hanya itu saja, kata Gembong, Heru juga harus membuat daftar program pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Daftar program dalam RPD ini juga harus dikerjakan dari yang paling utama atau dibuatkan skala prioritasnya.
Gembong menilai, Heru harus melaksanakan program dalam RPD yang belum dilakukan oleh Anies Baswedan selama masa kepemimpinannya.
"Kemudian, melakukan atau membuat skala prioritas atas apa saja yang pertama harus dikerjakan (atas persoalan di Jakarta)," ujarnya.
"(RPD) itu adalah bahan baku yang harus dieksekusi oleh Pj (Heru). Tapi, dari bahan baku yang ada (RPD), musti diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritas," kata Gembong lagi.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.