Padatnya Agenda Heru di Hari Pertama Jadi Pj Gubernur DKI, Bahas Banjir dengan Kementerian PUPR hingga Rapat DPRD

Rombongan Heru tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 12.05 WIB. Para ASN dan warga kemudian menyambut dan berebut foto dengan Heru.

"Bapak pulang...," teriak salah satu warga.

"Pak Heru pulang (ke Balai Kota DKI)...," teriak warga yang lain.

"Pak Heru datang, rakyat kecil bahagia," kata warga lain.

Baca juga: Solusi Heru Budi Atasi Macet Jakarta: Kurangi U-Turn dan Perbanyak Jalan Satu Arah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali juga ikut menyambut kedatangan Heru.

Setelah disambut para ASN dan warga, Heru memberikan keterangan pers bersama Prasetyo dan Marullah di Balai Kota DKI Jakarta.

Hadiri rapat paripurna DPRD

Heru juga menghadiri rapat paripurna legislatif Jakarta pada hari pertamanya menjabat sebagai Pj gubernur DKI.

Rapat paripurna itu tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Heru tiba di ruang rapat Gedung DPRD DKI sekitar pukul 14.40 WIB. Ia yang mengenakan jas hitam langsung diminta berdiri di area depan ruangan.

Baca juga: Saat Heru Budi Izinkan Lagi Masyarakat Ngadu Langsung ke Balai Kota ala Ahok

Pembawa acara lantas mempersilakan para anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengucapkan selamat atas dilantiknya Heru menjadi Pj gubernur DKI.

Heru tampak didampingi pimpinan DPRD DKI Jakarta berdiri di area depan ruangan, menghadap ke anggota DPRD DKI.

Kemudian, satu per satu anggota DPRD DKI bersalaman dengan Heru.

Bahas masalah banjir dengan Kementerian PUPR

Usai rapat paripurna, Heru kemudian bertemu dengan jajaran Kementerian PUPR untuk membahas penanganan banjir Jakarta di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.

Ia ingin membahas penyebab banjir Jakarta yang merupakan kiriman dari hulu.

"Kalau disebabkan kiriman, kami akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinegergi. Contoh, (membahas) Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, sodetan, dan seterusnya," ujar Heru.

Mulanya, agenda pertemuan Heru dengan Kementerian PUPR boleh diliput media. Namun, para wartawan kemudian tidak diperkenankan untuk meliput.