Koreksi Anggaran Penanganan Banjir Jakarta, Heru: Agar Sinergi dengan Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengoreksi besaran anggaran penanganan banjir Jakarta.

Penyesuaian ini dilakukan agar anggaran yang disiapkan selaras dengan master plan yang sudah disusun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Sesuai master plannya Pak Menteri PUPR," kata Heru di lobi Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Hari Pertama Jadi Pj Gubernur DKI, Heru Akan Bahas Banjir dengan Menteri PUPR

Heru pun menyebut, penyesuaian ini akan mulai dilakukan saat Pemprov DKI bersama DPRD menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. 

Namun ia belum membeberkan secara pasti apakah dengan penyesuaian ini anggaran penanganan banjir akan berkurang atau bertambah.

Heru yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden itu hanya menegaskan lagi bahwa penyesuaian dilakukan guna bersinergi dengan master plan yang disusun Kementerian PUPR. 

Pada hari pertamanya menjabat, Senin (17/10/2022) lalu, Heru memang sempat bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membahas soal banjir.

"Iya, sinergi dengan Kementerian PUPR, karena ada arahan-arahan. Sesuai master plan banjir ya," katanya. 

Baca juga: Beda Gaya Kepemimpinan Heru saat Jadi Pj Gubernur, Akankah Jadi Antitesis Anies?

Sebelumnya, Heru juga telah meminta anak buahnya untuk mengevaluasi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dianggap tidak pas.

Hal ini ia nyatakan saat memberi pengarahan kepada lurah, wali kota, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Kata dia, evaluasi itu dilakukan sebagai dasar membuat program pada 2023 dan APBD DKI 2023.

"Berikutnya, (untuk) program (pada) 2023 buat APBD 2023, tolong pikirkan yang tidak pas, yang tidak cocok," kata Heru.

Baca juga: Anies: RT di Jakarta Ada 30.000, yang Kena Banjir 30, Its Not Even One Percent

Ia menyebutkan, program yang dinilai tak sesuai bakal dihapus oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"(Program tidak pas/cocok) mungkin bisa dikoreksi oleh Bappeda (DKI)," kata Heru.