Upaya Heru Budi Atasi Kemacetan Jakarta, dari Hapus "U Turn" hingga Atur Jam Masuk Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang tak kunjung beres.

Berbagai upaya mulai dari penghapusan u turn, menambah jumlah ruas jalan satu arah, dan mengatur jam masuk kerja karyawan yang berkantor di Jakarta, disiapkan Heru untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Perihal penghapusan u turn dan penambahan ruas jalan satu arah langsung didukung Polda Metro Jaya.

Baca juga: Bertemu Jajaran Polda Metro, Heru Budi Mulai Bahas Wacana Pengurangan U-Turn dan Tambah Jalan Satu Arah

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Sebab, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta karena banyaknya u-turn.

"Yang diusulkan pak Gubernur saya setuju. Karena kan semakin banyak u-turn akan semakin banyak hambatan," ujar Latif.

"Selama ini kami lihat lapangan, memang u-turn ini bisa menjadi penyebab macet salah satunya," sambungnya.

Di samping itu, rencana pengurangan jumlah u-turn di Ibu Kota juga menguntungkan bagi jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Pasalnya, jajaran kepolisian tidak perlu menyediakan personel untuk mengatur lalu lintas di lokasi u-turn.

"Jadi kalau itu diberlakukan saya malah sangat senang. Karena kalau ada semakin banyak u-turn, maka kami semakin banyak menempatkan petugas. Sementara kan petugas kami juga sangat terbatas," kata Latif.

Baca juga: Uji Coba Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Paling Lambat Dilakukan Pekan Depan

Kendati demikian, Latif menyebut bahwa rencana untuk mengurangi u-turn dan juga menambahkan ruas jalan satu arah itu tetap harus tetap dikaji bersama-sama.

"Nanti kalau semua sudah dibuat satu arah, kami juga akan bisa membantu. Tapi tentu ini kami akan kaji lagi bersama-sama," kata Latif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, uji coba pengaturan jam kerja di Ibu Kota akan dilakukan pekan ini.

"(Uji publik) rencananya dalam minggu ini, tapi paling lambat minggu depan akan dilaksanakan," kata Syafrin. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI masih menginventarisir asosiasi pekerja untuk diundang dalam uji publik itu.

"Kami sedang menginventarisir asosiasi manajement building, asosiasi pekerja, dan keseluruhannya, kami akan undang dalam uji publik tadi," ujar Syafrin.

Baca juga: Antisipasi Macet di Jam Sibuk, Petugas Dishub Jakut Tambah Titik Pantau Arus Lalu Lintas

Kemudian, hasil uji publik itu akan diserahkan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk penentuan keputusan. Dishub DKI hendak mengujicobakan pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Syafrin menyatakan, proses pembuatan desain uji coba itu harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, pemerintah pusat turut terlibat dalam program pengaturan jam kerja tersebut.

Prioritaskan transportasi publik

Menanggapi berbagai upaya yang disiapkan Pj Gubernur DKI untuk mengurai kemacetan Jakarta, pengamat transportasi Deddy Herlambang mengapresiasi langkah-langkah tersebut.

Ia mengatakan, langkah-langkah tersebut dibutuhkan untuk mengurai kemacetan secara jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang.

Deddy mengatakan dibutuhkan transportation demand management (TMD) untuk mengurai kemacetan Jakarta secara jangka panjang.

Beberapa bentuk dari TMD adalah pemberlakuan tarif parkir progresif, pemberlakuan electronic road pricing (ERP), pembatasan usia kendaraan, serta memprioritaskan penggunaan transportasi publik dalam bermobilitas.

Baca juga: Putaran Balik di Jakarta Akan Dikurangi untuk Atasi Macet

Deddy mengatakan sedianya aturan tarif parkir progresif, ERP, dan pembatasan usia kendaraan kerap digodog menjadi kebijakan oleh para Gubernur DKI terdahulu. Namun kebijakan tersebut tak kunjung tereksekusi.

Menurut Deddy ketiganya mampu meminimalisasi pengggunaan mobil dan motor di Jakarta. Dengan berkurangnya volume mobil dan motor maka kemacetan dengan sendirinya akan berkurang. 

Untuk mendukung kebijakan berbasis TMD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tentu harus siap menambah jumlah armada transportasi publik sepert Transjakarta jika serius menjalankan tiga kebijakan di atas. 

Sebabnya, masyarakat akan ramai-ramai beralih menggunakan transportasi publik jika penggunaan kendaraan pribadi berkurang secara drastis.

Selain itu, pengoptimalan daya angkut transportasi publik yang ada juga perlu dilakukan oleh Pemprov DKI. Deddy mengatakan okupansi penumpang Mass Rapid Transit (MRT) saat ini masih sangat sedikit yakni di kisaran 60.000-70.000 penumpang per hari.

Padahal menurut Deddy jumlah penumpang harian MRT bisa mencapai 250.000 orang per hari jika dioptimalkan.

Salah satu kendalanya ialah terbatasnya lahan parkir di halte Lebak Bulus. Menurut Deddy, jika lahan parkir di Lebak Bulus bisa ditambah, maka komuter dari Ciputat, Lebak Bulus, dan Serpong bisa memarkirkan mobil dan motornya dan melanjutkan perjalanan ke pusat Jakarta dengan MRT.

"Itu bisa mengurangi hingga 20 persen volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dari wilayah-wilayah tersebut (Ciputat, Lebak Bulus, Serpong)," tutur Deddy.