Kementerian ATR/BPN Bantu Heru Budi Petakan Titik Normalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah (BPN Kanwil) DKI Jakarta akan mengeluarkan peta bidang tanah yang tersentuh program normalisasi Sungai Ciliwung.

Pernyataan itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mempercepat pembebasan lahan.

"Kan masih ada pembebasan lahan, masih ada spot-spot yang belum (dibebaskan). Nanti melalui Pak Menteri ATR/BPN, akan dipercepat oleh Kanwil," ujar Heru saat dijumpai di sela kunjungan kerjanya, Sabtu (12/11/2022).

Seiring dengan pemetaan, Pemprov DKI terus melakukan pendataan kepala keluarga yang diperkirakan masuk ke dalam area sasaran normalisasi.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang Pilih Kompensasi daripada Tinggal di Rusunawa

Pendataan itu dibarengi dengan sosialisasi di titik-titik yang akan jadi target normalisasi Sungai Ciliwung.

Oleh sebab itu, ia belum bisa memastikan berapa jumlah kepala keluarga terdampak normalisasi.

"Masih banyak spot yang masih didata. Nanti didata, ada peta rinciannya, tapi minimal di titik tikungan tinggal sedikit. (Jadi) nanti bisa segera masuk proyek (normalisasi) dari Kementerian PUPR," kata dia.

Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengganti rugi pemilik rumah yang terkena pembebasan lahan.

"Sosialisasi ada kan kemarin-kemarin juga sudah kan. Buktinya sudah ada yang dibayar juga," kata Heru.

"Saya lihat ada peta yang hijau itu sudah banyak, peta yang bidang yang merah-merah itu juga ada sebagian sudah jalan ya," sambung dia.

Baca juga: Mengintip Langkah Heru Budi Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung yang Mandek di Era Anies...

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan akan menggarap normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Sebelumnya, proyek normalisasi Ciliwung ini mandek di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan karena sulitnya pembebasan lahan.

Heru mengatakan, jajarannya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempermudah pengerjaan proyek normalisasi sungai.

Langkah pertama adalah dengan menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan. Berikut rinciannya: