Tuntut UMP DKI 2023 Naik 13 Persen, Buruh Akan Demo Lagi di Balai Kota 17-18 November

Kompas.com - 15/11/2022, 20:18 WIB

Muhammad Naufal,

Ihsanuddin

Tim Redaksi

Muhammad Naufal

Penulis

Ihsanuddin

Editor

Lihat Foto

Massa buruh dari KSPI DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa meminta kenaikan UMP DKI Jakarta minimal 13 persen pada tahun 2023 di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022).(kompas.com/REZA AGUSTIAN )

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur buruh se-Ibu Kota berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Aksi akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada 17 atau 18 November 2022.

Unsur buruh yang terdiri dari federasi/serikat sepakat meminta kenaikan UMP DKI tahun 2023 sebesar 13 persen.

Besaran kenaikan itu pun telah disampaikan saat Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang pengupahan pertama di Balai Kota DKI pada Selasa (15/11/2022) saing tadi.

Meski demikian, buruh juga akan menggelar aksi di jalanan agar tuntutannya didengarkan.

Perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha berujar, unsur buruh ingin menyampaikan aspirasi soal kenaikan UMP sebesar 13 persen itu langsung ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebab, Heru lah nantinya yang akan mengeluarkan surat keputusan terkait besaran UMP DKI Jakarta 2023.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur (Heru) apakah hari Kamis atau Jumat," ucapnya di Balai Kota DKI, Selasa.

Ia berharap keinginan buruh terkait kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 13 persen itu bisa direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Adapun UMP DKI 2022 saat ini adalah Rp 4.641.854. Artinya jika tuntutan buruh untuk naik 13 persen dipenuhi, maka angkanya menjadi Rp 5,4 juta.

"Kami berharap bahwa keinginan dari buruh itu bisa diakomodir menjadi UMP (2023) di DKI," sambung Toha.

Alasan naik 13 persen

Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur buruh, Rukun Santoso, berujar bahwa unsur buruh memang mengusulkan kenaikan 13 persen itu saat Dewan Pengupahan DKI Selasa siang tadi.

Namun, menurut Santoso, unsur pengusaha merasa berkeberatan dengan nilai tersebut.

"Benar kami merekomendasikan angka 13 persen dari unsur pekerja atau buruh. Nah, tetapi memang unsur pengusaha masih memberatkan," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.