Pemprov DKI Jakarta memastikan kelanjutan program sumur resapan pada 2023. Setelah melalui rapat dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, anggarannya sebesar Rp 1 miliar.
Padahal, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengajukan anggran sebesar Rp 19,7 miliar untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
Baca juga: Pemprov DKI di Bawah Heru Budi Lanjutkan Pembangunan Sumur Resapan pada 2023
Pada prinsipnya, Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi berujar pembangunan sumur resapan diperlukan untuk membantu sistem drainase.
"Sumur resapan itu untuk recharge ground water ya. Untuk air tanah, jadi itu fungsi utamanya," kata Dudi.
Sumur resapan merupakan program penanganan banjir yang dicetus Anies. Selama masa kepemimpinan Anies, Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan membangun sekitar 1,8 juta sumur resapan.
Akan tetapi, berdasarkan catatan Kompas.com, target tersebut belum terpenuhi. Per November 2021, Pemprov DKI tercatat telah membangun 16.035 titik sumur resapan.
Heru menyerahkan kelanjutan penyelenggaraan Formula E kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara ajang balap mobil listrik tersebut.
Baca juga: Saat Heru Budi Serahkan Sepenuhnya Kelanjutan Formula E Jakarta ke Jakpro...
Heru menyebutkan, kelanjutan Formula E Jakarta ada di tangan PT Jakpro, sekaligus PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pemilik lahan sirkuit.
"Ya itu kan sudah B to B (business to business). Silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan. Enggak apa-apa juga, silakan," ujar Heru, Rabu (9/11/2022).
Terkait laporan pertanggungjawaban Formula E 2022, Heru juga menyerahkan hal itu kepada PT Jakpro.
Padahal, sejumlah fraksi DPRD DKI telah mendesak kejelasan laporan pertanggungjawaban dari Pemprov DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E 2022 Jakarta.
Penyelenggaraan Formula E merupakan salah satu program kebanggaan Anies. Namun belakangan penyelenggaraan ini menuai polemik lantaran Pemprov tak transparan soal laporan keuangannya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, ada dua kemungkinan atas sikap Heru yang seperti setengah hati menjalankan program Anies.
Pertama, kata Adi, program-program itu sebenarnya sangat bermanfaat. Namun, Heru dinilai enggan mengakui efektivitasnya 100 persen.
Baca juga: Heru Budi Ogah Teruskan Perjuangan Anies Soal UMP DKI 2022, Pilih Patuhi PTTUN
Kemungkinan kedua, Heru dinilai melanjutkan program era Anies itu semata takut dirundung dan dikritik warganet karena baru menjabat langsung menghilangkan sejumlah program yang ditinggal anies.
"Mestinya, Heru harus terbuka mana program yang baik harus dilanjutkan. Kalau buruk disetop, tak usah dilanjutkan," tutur Adi.
(Penulis : Nirmala Maulana Achmad, Muhammad Naufal | Editor : Irfan Maullana, Jessi Carina, Ihsanuddin)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.