KSPI-KSPSI Batal Temui Heru Budi, Pemprov DKI Sampaikan Pemberitahuan Mendadak

Kompas.com - 21/11/2022, 15:16 WIB

Muhammad Naufal,

Irfan Maullana

Tim Redaksi

Muhammad Naufal

Penulis

Irfan Maullana

Editor

Lihat Foto

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022).(ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) batal menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin (21/11/2022).

KSPI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seharusnya dijadwalkan bertemu dengan Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin siang.

KSPI-KSPSI hendak menemui Heru untuk membahas upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2023.

Presiden KSPI Said Iqbal mengonfirmasi batalnya pertemuan itu.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan pertemuan itu secara mendadak.

"Dibatalkan, pemberitahuan (pembatalan) mendadak," ucap Said melalui pesan singkat, Senin.

"Iya, (Pemprov DKI yang membatalkan)," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Said menyebutkan bahwa pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta dengan Heru Budi akan fokus membahas UMP DKI 2023.

"Pada hari Senin besok, saya akan sama Bung Andi Gani (untuk menemui Heru Budi)," ucap Said dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (20/11/2022).

Said menegaskan, berkait penentuan nilai UMP DKI 2023, Heru Budi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Permenaker itu mencantumkan tentang upah minimum 2023 maksimal 10 persen.

Ia menekankan, UMP DKI pasti akan dijadikan tolak ukur penentuan UMP di wilayah lain.

Oleh karena itu, menurut Said, Heru Budi sebaiknya menaikkan UMP DKI 2023 sebanyak 10 persen.

"Nilainya (UMP DKI) adalah barometer, pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional, dan inflasi di Jakarta tinggi," tuturnya.

"Sebaiknya, Pak Heru menggunakan batas maksimal 10 persen itu sebagai pertimbangan upah minimum," sambung dia.