Desakan KSPI agar Heru Budi Teken UMP DKI 2023 Rp 5,1 Juta

Nilai usul Apindo DKI ngawur

Dalam kesempatan yang sama, Said menilai bahwa usulan Apindo DKI soal nilai UMP DKI 2023 naik 2,62 persen itu tergolong ngawur.

"Usulan pengusaha (Apindo DKI) 2,62 persen itu ngaco dan ngawur," ujarnya.

Baca juga: Apindo DKI Usul UMP 2023 Hanya Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Itu Ngaco dan Ngawur!

Menurut dia, usulan Apindo DKI itu ngawur karena nilainya berada jauh di bawah nilai inflasi nasional yang sebesar 6,5 persen dan di bawah nilai inflasi DKI Jakarta yang sebesar 4,61 persen.

Said menyebut, usulan Apindo DKI itu juga tidak mengacu kepada dasar hukum yang tepat.

Apindo DKI diketahui mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Dasar hukumnya (nilai UMP DKI yang diusulkan Apindo DKI) sudah tidak ada, kemudian di bawah inflasi. Inflasi itu 6,5 persen secara nasional, inflasinya DKI itu 4,61 persen," urainya.

Soroti beda pendapat Apindo-Kadin

Said Iqbal juga menyoroti tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara dua unsur pengusaha saat mengusulkan nilai UMP DKI 2023, yakni Apindo DKI dengan Kadin DKI.

"Antara usulan pengusaha punya dua versi (usulan kenaikan UMP DKI 2023). Jadi, Apindo DKI punya versi sendiri, Kadin DKI punya versi sendiri, ini aneh kan," kata Said.

Baca juga: KSPI Soroti Beda Pendapat Apindo dengan Kadin soal Nilai UMP DKI 2023

Di sisi lain, Said mengaku lebih memilih untuk berpatokan kepada usulan dari Kadin DKI. Sebab, menurut dia, Kadin DKI memang sejatinya diisi oleh para pengusaha.

Sementara itu, kata Said, anggota Apindo DKI kebanyakan terdiri dari personalia dan orang yang berprofesi sebagai pengacara.

"Kami, serikat buruh, berpatokan sama Kadin (DKI) karena dia kumpulan para pemilik perusahaan. Kalau Apindo (DKI) namanya saja asosiasi pengusaha, tapi kumpulan pengacara dan personalia," sebut dia.

Selain itu, tambah Said, Apindo DKI tak menggunakan acuan hukum yang tepat saat menentukan nilai UMP DKI 2023, yakni PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurut Said, Apindo DKI seharunya mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi 2023.

Sebab, katanya, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan peraturan terbaru terkait penentuan upah tahun depan.

"Usulan Apindo DKI tetap pakai PP Nomor 36 Tahun 2021, yang sudah tidak berlaku lagi terhadap kenaikan upah karena kenaikan upah sudah diatur lebih lanjut di Permenaker Nomor 18 Tahun 2022," urai Said.