Demo Buruh di Balai Kota Selesai, Arus Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan Lancar

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh telah meninggalkan area depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, setelah menggelar unjuk rasa, Jumat (2/12/2022) siang.

Pantauan Kompas.com, massa buruh mulai bersiap-siap meninggalkan Jalan Medan Merdeka Selatan itu sekitar pukul 14.40 WIB.

Setelah buruh bubar sekitar pukul 14.50 WIB, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan mulai lengang.

Keempat jalur jalan tersebut telah bisa diakses pengendara kendaraan bermotor dari sisi timur ke barat.

Baca juga: Ferry Mursyidan Baldan Meninggal dalam Mobil di Hotel Bidakara usai Acara PMI

Pada saat yang bersamaan, petugas kebersihan mulai membersihkan sampah-sampah yang berada di lokasi unjuk rasa.

Para petugas pengamanan dalam (pamdal) Balai Kota DKI Jakarta juga mulai membuka kunci gerbang timur gedung pemerintah provinsi itu.

Untuk diketahui, berdasar pantauan Kompas.com, unsur buruh tiba di depan Gedung Balai Kota DKI sekitar pukul 10.40 WIB.

Dikomandoi satu mobil komando, para buruh yang terdiri dari sejumlah organisasi serikat pekerja ini datang dari sisi timur Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

Sembari mengendarai kendaraan bermotor roda dua, para buruh membawa atribut organisasi masing-masing seperti bendara.

Baca juga: Demo Lagi di Balai Kota, Korban Gusuran JIS Minta Segera Huni Kampung Susun Bayam

Salah satu orator yang berada di mobil komando mengaku merasa keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang naik 5,6 persen atau setara Rp 4,9 juta.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022.

"Ternyata Kepgub DKI hanya naik 5,6 persen. Ini sangat mencederai, angka 5,6 persen tidak pernah terbayang di pikiran kita," kata orator.

"Kita menolak kenaikan UMP DKI 5,6 persen. Itu yang kita sampaikan hari ini kepada Pj (Penjabat) Gubernur DKI," sambung dia.

Para buruh masih konsisten menuntut kenaikan 10,55 persen, sesuai usul awal mereka.

Mereka meminta inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023.