Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti proses lelang jabatan sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif yang nanti bakal berlangsung.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli berujar, proses lelang jabatan ini harus berlangsung sesuai aturan.

Ia menegaskan, proses lelang jabatan ini sebisa mungkin tak terkontaminasi unsur politis.

Sebab, sosok yang bakal mengisi jabatan sekda DKI merupakan aparatur sipil negara (ASN).

"Ya kalau sesuai dengan peraturan ya enggak apa-apa, jalani saja lelang. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan sedapat mungkin itu yang profesional, dalam arti bahwa tidak terlalu banyak campur tangan politik," urai Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (8/12/2022).

"Kira-kira begitulah, ini soalnya kan memang, dari awal kita sadari bahwa tahun 2023, 2024, ini kan nanti menuju pemilihan umum 2024," lanjutnya.

Baca juga: Heru Budi: Pencopotan Marullah dari Sekda DKI Berdasarkan Keppres

Ia memandang, para pihak yang bakal mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI ini sebaiknya berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pasalnya, sosok yang berasal dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih berkapabilitas untuk menjadi sekda DKI Jakarta.

"Sebaiknya orang yang sudah berpengalaman dalam Pemda DKI Jakarta (mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI), saya rasa begitu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemprov tengah melelang posisi Sekda DKI Jakarta definitif, pengganti Marullah Matali.