Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik

Kompas.com - 08/12/2022, 15:10 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti proses lelang jabatan sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif yang nanti bakal berlangsung.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli berujar, proses lelang jabatan ini harus berlangsung sesuai aturan.

Ia menegaskan, proses lelang jabatan ini sebisa mungkin tak terkontaminasi unsur politis.

Sebab, sosok yang bakal mengisi jabatan sekda DKI merupakan aparatur sipil negara (ASN).

"Ya kalau sesuai dengan peraturan ya enggak apa-apa, jalani saja lelang. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan sedapat mungkin itu yang profesional, dalam arti bahwa tidak terlalu banyak campur tangan politik," urai Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (8/12/2022).

"Kira-kira begitulah, ini soalnya kan memang, dari awal kita sadari bahwa tahun 2023, 2024, ini kan nanti menuju pemilihan umum 2024," lanjutnya.

Baca juga: Heru Budi: Pencopotan Marullah dari Sekda DKI Berdasarkan Keppres

Ia memandang, para pihak yang bakal mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI ini sebaiknya berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pasalnya, sosok yang berasal dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih berkapabilitas untuk menjadi sekda DKI Jakarta.

"Sebaiknya orang yang sudah berpengalaman dalam Pemda DKI Jakarta (mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI), saya rasa begitu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemprov tengah melelang posisi Sekda DKI Jakarta definitif, pengganti Marullah Matali.

Adapun Marullah saat ini sudah diangkat menjadi deputi gubernur. Sambil menunggu proses lelang jabatan, jabatan Sekda DKI diisi oleh Uus Kuswanto selaku penjabat sementara.

"Pelantikan Sekda yang definitif, kalau saya tanya dengan BKD itu mungkin satu setengah bulan lah dari mulai sekarang. Desember-akhir Januari lah, kan di bidding (lelang)," kata Heru saat ditemui Kompas.com di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Punya Sekda Definitif Akhir Januari 2023

Sebagai informasi, sebelum diisi Marullah Matali, jabatan Sekda DKI diperebutkan tiga kandidat.

Ketiganya adalah Penjabat (Pj) Sekda DKI Jakarta saat itu, Sri Haryati; dan Wali Kota Jakarta Utara saat itu, Sigit Wijatmoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com