Heru Budi Kunjungi Fraksi DPRD DKI Jakarta, Pengamat: Mungkin Dia Sadar Hanya PJ Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ke sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta menjadi suatu hal baru yang dilakukan oleh pimpinan eksekutif Jakarta.

Sebab, Heru disebut sebagai Gubernur DKI Jakarta pertama yang mengunjungi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani, saat Heru mengunjungi fraksi-fraksi legislatif Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12/2022) siang.

Baca juga: Lama Ngobrol di Gedung DPRD DKI, Pengamat Politik Nilai Heru Budi Dekat dengan PDIP

"(Heru Budi) gubernur pertama yang mengunjungi kami, fraksi-fraksi, di DPRD," kata Zita di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan bahwa Heru tahu diri dengan jabatannya saat ini.

"Yang baru dari Heru karena inisiatif berkunjung (ke fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta) dan jemput bola. Mungkin Heru sadar bahwa ia hanya PJ Gubernur yang tak dipilih langsung warga Jakarta," kata Adi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Karena itu, Adi melanjutkan bahwa Heru perlu upaya aktif untuk berkomunikasi dengan DPRD.

Baca juga: Heru Budi Kunjungi DPRD DKI, Pengamat Politik: Inisiatif untuk Jemput Bola

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dikatakan Adi relatif pasif karena punya legitimasi rakyat sehingga berkomunikasi dengan DPRD seperlunya saja.

Meski begitu, Adi menilai bahwa kunjungan Heru ke sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta adalah langkah yang bagus.

"Saya kira ini langkah bagus membangun jembatan pengertian dengan DPRD," tutur Adi.

Kunjungan Heru ke Fraksi DPRD DKI menjadi suatu hal yang telah direncanakan untuk menjalin silahturagmi dan komunikasi dengan DPRD.

Baca juga: Saat Heru Budi Lebih Lama Ngobrol dengan PDI-P Dibanding PKS dan PAN

Tapi, dalam kunjungannya itu, mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut mendapat berbagai kritikan maupun masukan.

Dua hal utama yang paling disorot adalah kebijakannya mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun dan slogan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.