Saat Pemprov DKI Kembali Imbau WFH Demi Hindari Pemborosan Akibat Cuaca Esktrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono kembali mengimbau perusahaan-perusahaan swasta untuk menjalankan mekanisme work from home (WFH) akibat cuaca ekstrem.

Kendati demikian ia menyerahkan implementasi kebijakan tersebut kepada masing-masing perusahaan swasta yang ada di wilayah otoritas DKI Jakarta.

Heru mengatakan bahwa kebijakan WfH perlu dipertimbangkan untuk mengindari kerugian akibat potensi cuaca buruk yang diprediksi mengancam wilayah Jabodetabek di akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023.

Menurut Heru, para karyawan swasta lebih baik tidak bekerja dari kantor agar terhindar dari kemacetan dan bencana di jalan.

"WFH secara parsial kita imbau untuk menghindari kemacetan, bencana, pemborosan (bahan bakar minyak) dan lainnya," tegas Heru di Grha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, pada Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Ada Potensi Banjir di Jakarta, Heru Budi Imbau Perusahaan Terapkan WFH

Dilansir dari TribunJakarta.com, imbauan untuk melaksanakan WFH juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“ASN yang untuk pelayanan langsung, tentu tidak bisa, tetapi yang tidak langsung mungkin masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang memikirkan,” kata Heru Budi saat ditemui di depan Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Ini bukan kali pertama Heru Budi mengimbau perusahaan swasta maupun dinas-dinas di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan skema WFH akibat cuaca ekstrem.

Sebelumnya, penerapan bekerja dari rumah WFH telah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta sejak awal Desember lalu.

Hal tersebut dilakukan untuk menanggapi arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang potensi cuaca ekstrem pada penghujung 2022.

Baca juga: Covid-19 Naik Lagi di Indonesia, Perlukah Kembali WFH?