Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Kebijakan Tak Gentar Jalan Berbayar

Kompas.com - 15/01/2023, 11:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEAKAN memanfaatkan momentum transisi kepemimpinan daerah yang saat ini sedang diemban oleh penjabat (pj) gubernur, pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil langkah tak gentar dan tak populis untuk mengatasi kemacetan kronis di Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

Peraturan soal sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan Raperda PLLE tersebut, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PLLE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Tentu saja, kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti berpotensi mendapatkan pertentangan dari masyarakat (Kompas.com, 13/01).

Sebenarnya, ide dasar pemikiran jalan berbayar murni muncul dari kemacetan yang terjadi akibat membludaknya jumlah warga yang menggunakan moda transportasi pribadi, dan tidak menggunakan angkutan umum.

Selain itu, jalan berbayar dipromosikan secara luas karena efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan pendapatan daerah untuk sistem transportasi.

Melihat implementasinya, beberapa contoh keberhasilan jalan berbayar dan disertai dengan sistem angkutan umum yang memadai dapat dilihat di kota-kota seperti Singapura, New York, London, dan Stockholm.

Selain itu, kasus-kasus yang berhasil sistem electronic road pricing (ERP) di Singapura, telah dipelajari secara ekstensif untuk direplikasi dan diimplementasikan di wilayah lain, walaupun penyesuaian lebih lanjut diperlukan untuk beradaptasi dengan kasus kontekstual yang berbeda (Vonk Noordegraaf, 2014).

Dampak yang diproyeksikan dari kebijakan jalan berbayar setidaknya mengurangi dua puluh persen mobilitas perjalanan di jam-jam sibuk. Hal ini karena kebijakan jalan berbayar tentu akan memengaruhi perilaku pengguna jalan dalam memilih moda transportasi pengguna jalan.

Untuk itu, ERP harus dipersiapkan secara matang termasuk memberikan alternatif solusi transportasi yang tepat bagi masyarakat pada umumnya untuk meminimalkan kegagalan.

Kegagalan kebijakan ERP biasanya diakibatkan oleh ketidakpastian yang terkait dengan efektivitas jalan berbayar, kurangnya informasi tentang ERP, privasi terkait keamanan informasi pribadi dalam implementasi ERP, dan kewajaran skenario ERP (Kim et al., 2013)

Namun, dalam beberapa studi teranyar, kekhawatiran terbesar publik sebenarnya fokus pada alokasi pendapatan ERP. Masyarakat khawatir alokasi pendapatan justru tidak dikembalikan dalam bentuk peningkatan fasilitas angkutan umum dan peningkatan keselamatan lalu lintas.

Ini yang membuat kebijakan ERP sering sekali menghadapi reaksi keras dari publik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Megapolitan
Politikus Gerindra Sebut Ada yang 'Meriang' dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Politikus Gerindra Sebut Ada yang "Meriang" dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Megapolitan
Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Megapolitan
Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Megapolitan
Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, Gerindra: Sah-sah Saja

Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, Gerindra: Sah-sah Saja

Megapolitan
Peringati HUT DKI, Masuk Semua Tempat Rekreasi di Ancol Cuma Rp 150.000 pada 22 Juni 2024

Peringati HUT DKI, Masuk Semua Tempat Rekreasi di Ancol Cuma Rp 150.000 pada 22 Juni 2024

Megapolitan
Anies Maju Pilkada Jakarta, PSI : Kalah di Pilpres Jadi Bukti Warga Tak Puas dengan Kinerjanya

Anies Maju Pilkada Jakarta, PSI : Kalah di Pilpres Jadi Bukti Warga Tak Puas dengan Kinerjanya

Megapolitan
'Malaikat' Datangi Rumah Warga di Depok Berkali-kali, Minta Rp 50.000 hingga Rp 1 Juta

"Malaikat" Datangi Rumah Warga di Depok Berkali-kali, Minta Rp 50.000 hingga Rp 1 Juta

Megapolitan
Perempuan yang Mengaku Malaikat di Depok Palak Warga untuk Ongkos ke Pandeglang

Perempuan yang Mengaku Malaikat di Depok Palak Warga untuk Ongkos ke Pandeglang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com