Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Kemacetan Dibanding Dorong Warga Ibu Kota Naik Transportasi Publik...

Kompas.com - 16/01/2023, 07:05 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) akan diterapkan.

Untuk diketahui, aturan soal ERP tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PLLE).

"Kalau enggak dimulai, kapan (lagi) dimulainya. 'Kan seperti itu," kata Heru di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Setelah Raperda PLLE disahkan menjadi perda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerbitkan peraturan turunannya.

Peraturan turunan itu, kata dia, bisa jadi berbentuk keputusan gubernur (kepgub) atau peraturan gubernur (pergub). Setelah itu, Pemprov DKI akan membahas titik-titik yang akan diterapkan ERP.

Baca juga: DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

Bertumpu pada Transjakarta

Heru mengatakan bakal meningkatkan layanan transportasi umum sembari menunggu peraturan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) disusun.

Salah satu layanan transportasi publik yang bakal ditingkatkan, kata dia, adalah Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan membenahi durasi antar-kendaraan (headway).

"Kan konsepnya sambil proses itu (penyusunan Raperda PLLE), Pemda DKI juga harus merapikan, misal Transjakarta bisa melayani dengan baik, headway diperketat, dan seterusnya," urai Heru, Jumat (13/1/2023).

Heru menegaskan penyusunan Raperda ERP membutuhkan waktu yang tergolong lama hingga bisa diimplementasikan.

Masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati seperti meminta pendapat masyarakat hingga pendapat ahli.

Memanfaatkan momentum transisi

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, aturan itu merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Kendati demikian, Djoko memandang sistem jalan berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak populer karena berpotensi mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

"Kebijakan model begini biasanya tidak disukai masyarakat. Namanya disuruh membayar, mereka mana ada yang mau, kan?" tutur Djoko kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2022).

Menurut Djoko kebijakan ini kemungkinan hanya didukung oleh kelompok masyarakat yang peduli transportasi dan lingkungan saja, selebihnya akan menolak.

"Sehingga, hanya gubernur yang tidak peduli popularitas saja yang berani melaksanakan (ERP) atau kalau ada undang-undang yang wajibkan gubernur untuk terapkan itu," kata Djoko.

Halaman:


Terkini Lainnya

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Rute Mikrotrans JAK 72 Kampung Rambutan-Ciracas

Megapolitan
Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Kronologi Pengendara Motor yang Tewas Dihantam Bus di Depok

Megapolitan
Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Belum Dapat Izin BPTJ, Pembukaan Rute Transjakarta Pondok Cabe-Lebak Bulus Ditunda

Megapolitan
Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Perlu Proses, Bawaslu Belum Putuskan Hasil Laporan Politik Uang Caleg Golkar di Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Warga Jakarta Terdampak Penonaktifan NIK Bisa Aktivitasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei

Megapolitan
Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah Diimbau Cek Status NIK di Situs Dukcapil, Begini Caranya...

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Warga Kampung Gembira Gembrong Masih Berupaya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Megapolitan
Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Tawuran Pecah di Flyover Pondok Kopi, Satu Remaja Kena Sabet Sajam

Megapolitan
Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Potret Rakyat Kecil yang Murung di Kampung Gembira Gembrong...

Megapolitan
Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Harga Bahan Pangan Naik, Pendapatan Pedagang Sayur Ini Malah Turun

Megapolitan
Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Pengendara Motor di Depok Tewas Usai Dihantam Bus dari Arah Seberang

Megapolitan
Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Polantas Sasar 11 Pelanggaran Ini Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Beredar Video Remaja 'Berani Tawuran tapi Takut Hujan' di Bekasi

Beredar Video Remaja "Berani Tawuran tapi Takut Hujan" di Bekasi

Megapolitan
Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Polisi Amankan 18 Remaja yang Sedang Kumpul-kumpul Diduga Hendak Tawuran

Megapolitan
Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Bisnis Kue Subuh Depok Lesu sejak Pandemi, Pedagang: Kami seperti Dibabat Habis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com