Ruang Kerja Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Disebut Sempat Digeledah KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi disebut sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/1/2022).

Hal ini dinyatakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian, usai KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa kemarin.

KPK diketahui sedang mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Baca juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI

Justin menyebut, berdasar informasi yang diterima dari pegawai gedung legislatif Jakarta, KPK menggeledah beberapa lantai Gedung DRPD DKI.

Lantai yang digeledah, yakni lantai 2, 4, 6, dan 10.

"(Lantai yang diperiksa) lantai 4, lantai 6, lantai 10, dan lantai 2," sebut Justin melalui pesan singkat, Rabu (18/1/2023).

Untuk diketahui, lantai 2 merupakan ruang Fraksi Gerindra, lantai 4 ruang Fraksi PSI dan Fraksi Golkar, lantai 6 ruang Fraksi PKS dan Fraksi PKB-PPP, dan lantai 10 ruang kerja Prasetio Edi Marsudi.

Baca juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang

Justin menekankan, meski KPK menggeledah lantai 4, ruang Fraksi PSI tidak digeledah.

Hal ini Justin ketahui juga dari pegawai DPRD DKI.

"Saya sudah pastikan juga dengan pihak kantor bahwa sekalipun KPK ke lantai 4, tapi fraksi PSI tidak digeledah," tuturnya.

Tim Kompas.com telah menghubungi Prasetio berkait apakah memang ruang kerjanya digeledah KPK.

Namun, politisi PDI-P itu belum merespons.

Baca juga: Usai Digeledah KPK, Gedung DPRD DKI Tak Bisa Diakses Awak Media

Sebelumnya, Prasetio sempat buka suara soal penggeledahan gedung legislatif Jakarta itu.

"Sebagai Ketua DPRD (DKI), saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tutur Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Politisi PDI-P itu mengaku tak mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Di sisi lain, Prasetio mengeklaim, pembahasan anggaran di badan legislatif Jakarta dilakukan secara transparan.

"Semua rapat Banggar (Badan Anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan," sebut dia.

"Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," sambung Prasetio.

Baca juga: Kantornya Digeledah KPK, Ketua DPRD DKI: Saya Dukung Proses Penyelidikan yang Dilakukan

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya berujar, jajarannya tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud (di Gedung DPRD DKI) terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," sebut Ali kepada awak media, Selasa.

Menurut dia, KPK nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut berkait penggeledahan tersebut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.