Respons Pengusaha Travel soal Biaya Haji Rp 49 Juta, Berharap Tak Ada Lagi Polemik hingga Minta Fasilitas Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI berhasil menyepakati biaya haji terbaru dari yang sebelumnya Rp 69,1 juta menjadi Rp 49,8 juta.

Pada Rabu (15/2/2023) kemarin, pemerintah bersama DPR RI telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 sebesar Rp 90.050.637,26.

Sementara itu, biaya yang ditanggung jemaah haji atau Bipih sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH. Angka itu lebih rendah dari usul awal pemerintah yakni Rp 69.193.733.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Naik, Jemaah Lunas Tunda 2020 Tak Ada Biaya Tambahan

"Kita menyepakati BPIH untuk jemaah haji reguler tahun 2023 adalah Rp 90.050.637,26. Jumlah ini terdiri dari dua komponen, Bipih yang rata-rata per jemaah sebesar Rp 49.812.700,26 dan nilai manfaat," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu malam.

Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi antar Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU), Fuad Hasan Masyhur, mengaku lega setelah DPR dan pemerintah sepakat Bipih sebesar Rp 49,8 Juta.

Meski naik Rp 10 juta dibandingkan tahun lalu, tetapi biaya itu lebih ringan ketimbang usulan awal pemerintah, yakni Rp 69,1 juta.

"Semalam kita dengar, penetapan biaya haji berkisar sekitar Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta. Mudah-mudahan dapat terjangkau oleh masyarakat pada umumnya," kata Fuad di Wisma Maktour, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/2/2023).

Fuad berharap, tak ada lagi polemik yang muncul di tengah masyarakat terkait biaya ibadah haji.

Sebab, saat biaya haji ditetapkan sekitar Rp 69 juta per jemaah, ada sejumlah pihak yang menentang dan mempertanyakan keputusan itu.

"Ketika ditetapkan Rp 69 juta, banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas yang mempertanyakan (keputusan tersebut)," jelas Fuad

Baca juga: Tokoh Masyarakat dan Ormas Sempat Pertanyakan Biaya Haji 2023 Hampir Sentuh Rp 70 Juta

Soal biaya tambahan

Terkait 84.609 jemaah lunas tunda yang sudah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1441 H/2020, mereka tidak perlu membayar biaya tambahan.

"Jadi, masyarakat yang sudah menyelesaikan pelunasan, tidak ada kenaikan biaya," kata dia.

Artinya, sepanjang pembayaran biaya haji sudah dilunaskan sebelum perubahan biaya hani, mereka tidak perlu menambah biaya.

Hal serupa juga telah dituturkan oleh Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat kerja penetapan biaya haji 2023 bersama Menah Yaqut Cholil Qoumas, Rabu malam.

Dalam rapat itu, Ashabul juga sempat menyinggung bahwa jemaah haji yang sudah melunasi BPIH pada 2020 akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2023.

"Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran BPIH lunas tunda yang sudah lunasi BPIH pada 2020 yang jumlahnya banyak, 84.000 jemaah, Insya Allah akan diberangkatkan tahun ini, 2023, tidak lagi dibebankan tambahkan biaya pelunasan. Ini bentuk afirmasi kita kepada umat," kata dia.

Sementara itu, jemaah haji lunas tunda 1443 H/2022 sebanyak 9.864 orang, dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta.

Kemudian, jemaah haji 1444 H/2023 sebanyak 106.590 orang, dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 23,5 juta.

Baca juga: Pengusaha Travel: Dengan Biaya Haji Rp 49 Juta, Kami Minta Minimal Jemaah Dapat Matras di Arafah dan Mina

Minta tambahan fasilitas

Meski sudah diturunkan dari usulan awal, nominal biaya haji tahun ini masih lebih besar ketimbang tahun 2022 yang hanya Rp 39,8 juta.

Jika dihitung selisihnya, maka masih ada kenaikan biaya haji mencapai Rp 10 juta.

Guna membuat nominal itu terasa sepadan, tutur Fuad, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas haji yang ditawarkan.

"Kalau tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas, kasihan untuk jemaah haji pada umumnya," jelas Fuad.

"Kami minta pemerintah untuk bisa lebih bernegosiasi dengan syarikah yang ada di Arab Saudi untuk peningkatan pelayanan," sambung dia.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Jadi Rp 49,8 Juta, PP Muhammadiyah: Wajar, yang Penting Pelayanannya Baik

Adapun fasilitas diharapkan ditingkatkan ketika para jemaah berada di Arafah maupun di Mina.

Ketika berada di Arafah, misalnya, para jemaah hanya diberikan bantal dan karpet.

"Jadi kita minta tahun ini, dengan biaya yang dikenakan, minimal mereka bisa dapat matras, baik untuk di Arafah maupun Mina," terang Fuad.

Ia juga berharap agar seluruh tenda di Arafah mendapat fasilitas AC dan bukan hanya pakai kipas angin.

"Kalau udara bersahabat enggak apa-apa, cuma tahun ini masih udara yang cukup panas. Mudah-mudahan pemerintah bisa menekan syarikah supaya bisa memberikan peningkatan pelayanan untuk Arafah dan Mina," ujar Fuad.