Larangan Impor Kereta Bekas Jepang dan Krisis Sarana KRL

SEPERTI diberitakan di beberapa media bahwa PT KAI commuter Indonesia (KCI) akan defisit sarana kereta rel listrik (KRL) bila tanpa pergantian sarana KRL baru.

VP Corporate Secretary KAI Commuter (KCI) Anne Purba mengatakan, impor KRL bekas bukan untuk penambahan rangkaian KRL, melainkan guna penggantian (replacement) kereta lama.

Hal ini sebagai respons Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melarang impor KRL bekas untuk mendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), 27 Februari 2023.

Saya sebagai pangguna KRL rutin memohon kepada Kementerian Perindustrian yang masih melarang impor KRL bekas dari Jepang untuk meninjau kembali kebijakannya.

Demand perjalanan KRL yang tinggi sangat membutuhkan supply sarana KRL baru atau bekas untuk peremajaan sarana KRL.

Tiap rush time pagi atau sore, kondisi kereta penuh sesaknya, berhimpitan sesama penumpang bagai “ikan pepes”. Sesaknya penumpang tersebut mengakibatkan kenyamanan penumpang terganggu karena kurangnya sarana KRL.

Perjalanan KRL saat ini beroperasi dengan jumlah rangkaian sarana KRL masih sangat terbatas. Di lintas Bogor masih ada beberapa rangkaian yang masih Stamformasi 8 (SF8) atau jumlah kereta dalam 1 rangkaian hanya 8 unit. Sementara idealnya SF12.

Sementara di Lintas Serpong/Rangkasbitung masih menggunakan SF10, idealnya SF12.

Khusus di lintas Serpong/Rangkasbitung perjalanan KRL tidak dapat ditambah lagi karena menggunakan sinyal petak jalan, bukan sinyal block penuh seperti lintas Bekasi dan Bogor yang headway bisa tiap 5 menit KRL berangkat.

Dalam persoalan ini di lintas Serpong/Rangkasbitung headway paling cepat selisih 10 menit KRL berangkat.

Untuk lintas Serpong, bila tidak dapat menambah jumlah perjalanan KRL, sebaiknya tetap menambah sarana KRL dari SF10 menjadi SF12.

Sampai opini ini ditulis, rencananya PT KCI akan menandatangani MoU kontrak dengan PT INKA (Persero) pada Maret 2023, untuk menambah 16 rangkaian KRL baru. INKA akan mengirimkan KRL baru tahun 2025-2026.

Sesuai info KCI, berkenaan dengan usia ekonomis dan ketahanan sarana KRL, maka akan ada 10 rangkaian KRL diganti pada 2023 dan 19 rangkaian KRL diganti pada 2024. Berarti ada 29 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan sehingga perlu pergantian sarana KRL.

Jika produk baru INKA akan tiba sekitar 2025-2026, maka sekitar 2 tahun tidak ada peremajaan KRL.

Maka diperlukan sarana KRL bekas untuk peremajaan. Jangan sampai kita krisis sarana KRL akibat kebijakan yang tidak berpihak pada pelayanan publik.

Kita tetap menghargai dan akan menggunakan produksi kereta dalam negeri melalui INKA. Kemenperin mewajibkan menggunakan TKDN dengan tidak mengizinkan impor.

Namun, kebijakan tersebut tak mempertimbangkan kapasitas produksi INKA untuk pemenuhan kebutuhan KRL dalam negeri sehingga blunder terhadap pelayanan KRL.

Bila minim peremajaan KRL, tentunya kita tidak ingin rangkaian KRL yang sudah uzur dipaksakan beroperasi karena berisiko akan rusak yang mengganggu pejalanan KA dan pelayanan publik otomatis terganggu.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Informasi dari PT KCI memang sangat menyedihkan karena mendapat respons dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang intisarinya tidak bisa mempertimbangkan pembelian Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB).

Tidak diizinkannya tersebut karena tidak ada rekomendasi dari Kemenperin akibat tiadanya TKDN. Masalah TKDN juga perlu kita pertanyakan karena kereta api cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga tanpa TKDN, tetapi diizinkan masuk.

Selain sarana KA cepat, prasarananya juga diizinkan impor utuh seperti persinyalan, telekomunikasi, kelistrikan, dan rel.

Untuk fungsi pelayanan publik atau pelayanan transportasi publik, baiknya tidak ada diskriminasi kebijakan.

Masalah TKDN sebaiknya ditinjau kembali. Produk yang masih belum mampu dipenuhi di dalam negeri, sewajarnya mendapatkan dispensasi dari TKDN.

Bila kebutuhan sarana kereta tersebut untuk kepentingan masyarakat dan mendesak, maka masuk akal diizinkan impor produk tanpa TKDN.

Harapan masyarakat bahwa manajemen KAI/KCI tetap berkoordinasi dengan Kemenperin untuk meyakinkan kebutuhan pengadaan barang bekas tersebut (KRL), karena okupansi penumpang telah kembali normal, sementara sarana KRL masih terbatas.

Bila hal ini tetap diabaikan oleh Kemenperin, maka dampaknya tidak dapat mengurai membludaknya penumpang transit di Stasiun Manggarai. Pasalnya, jumlah sarana KRL berkurang karena sejumlah KRL pensiun tanpa peremajaan.

Tarif KRL

Kita dapat memaklumi mengapa KAI/KCI dan INKA terlambat untuk MoU kontrak pengadaan KRL baru. Barangkali terbelenggu equitas modal korporasi sebagai dampak penugasan KAI untuk kereta api cepat Jakarta Bandung dan INKA untuk pengadaan LRT Jabodebek.

Kontrak pembelian KRL baru sebanyak 16 trainset senilai Rp 3,6 triliun antara KAI & INKA. Jika 1 trainset berisikan 12 rangkaian, maka akan ada 192 unit KRL dengan harga per unitnya Rp 18,75 milyar.

Sementara KRL bekas dari Jepang dengan kualitas sangat bagus, harganya hanya sekitar Rp 800 juta per unit sampai di Indonesia.

Biaya Rp 800 juta itu hanya cost & freight saja sampai di Pelabuhan Indonesia. Sementara harga sarana KRL-nya gratis.

Kita bersaing dengan Philipina untuk mendapatkan KRL bekas dari Jepang. Beberapa operator KRL di Jepang sudah menyiapkan KRL bekasnya untuk dibawa ke Indonesia.

Bagi Jepang memberikan KRL bekas kepada negara lain lebih menguntungkan daripada dibesituakan (scrapped) yang biayanya lebih mahal.

Jika Pemerintah Jepang lebih memilih memberikan kepada Indonesia, sebenarnya tetap menguntungkan kita.

KRL Jepang didesain untuk jangka waktu sampai 50 tahun. Kenyataanya Jepang hanya mengoperasikan KRL sesuai nilai ekonomis 25 tahun.

Ketika KRL bekas tersebut tiba di Indonesia sebagai BMTB, maka masih bisa dioperasikan selama 25 tahun lagi.

Namun operator KRL dalam hal ini KCI lebih memilih untuk pensiunkan KRL 40-45 tahun dari usia produksi sehingga masih ada waktu 15-20 tahun lagi untuk mengoperasikan KRL bekas dari Jepang tersebut di Indonesia.

Sampai saat ini KCI mengoperasikan sarana bekas dari Jepang yang terbukti masih baik secara reliability. Eksisting KRL bekas masih beroperasi dan berfungsi dengan normal melayani perjalanan KRL Jabodetabek.

Bila membeli sarana KRL baru tentunya akan ada perubahan struktur tarif kerena ada depresisasi aset sarana KRL minimal 25 tahun.

Artinya jika tidak ada perubahan tarif publik, maka otomatis akan manambah PSO yang besar. Masyarakat khawatir bila KCI membeli KRL baru, maka tarif KRL akan naik.

Sebaiknya kran impor KRL bekas dari Jepang tetap diizinkan untuk replacement di samping KAI/KCI tetap membeli KRL sarana KRL baru dari INKA.

Dengan demikian, tarif KRL bagi penumpang tidak terbebani dengan biaya depresisi tinggi struktur tarif KRL yang mahal.