Susul Buruh di DPR, Massa Mahasiswa Ikut Demo Tolak Perppu Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa mahasiswa berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023) sore.

Mereka ikut dalam aksi demonstrasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pantauan Kompas.com, mahasiswa dari sejumlah universitas itu langsung bergabung dengan massa aksi dari elemen buruh serta petani yang berada di lokasi.

Baca juga: Bawa Tumpeng ke DPR, Pedemo Tolak Perppu Cipta Kerja: Para Pengkhianat Bangsa, Ini Lho Hasil Rakyat...

Kelompok massa mahasiswa tampak mengenakan atribut almamater dan membawa bendera serta spanduk penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja.

Ketua BEM UPN Rifqi Adyatama mengatakan bahwa para mahasiswa memiliki tuntutan dan aspirasi yang sama dengan massa aksi lainnya, yakni menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.

"Karena sudah jelas MK mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara inkonstitusional," ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa.

Baca juga: Ikut Demo di DPR, Rocky Gerung: Perppu Cipta Kerja UU Paling Busuk di Asia Pasifik

Rifqi dan para mahasiswa pun mengaku heran dengan sikap pemerintah dan para anggota DPR yang seolah mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu.

"Pemerintah ini kenapa sih membuat kebijakan yang sewenang-wenang. Mau bagaimana lagi kita bisa diskusi atau bicara kepada pemerintah?" kata Rifqi.

Sebagai informasi, Sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Massa Ojol Ikut Demo di DPR, Tolak ERP dan Minta Heru Budi Dicopot

Unjuk rasa yang bakal diikuti oleh gabungan kelompok buruh, petani, mahasiswa itu digelar dalam rangka menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.

"Harus diketahui bahwa Perppu Cipta Kerja telah mengancam berbagai sektor kehidupan rakyat, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat rentan di wilayah perkotaan," ujar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sekjen KPA Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Selasa.

Selain itu, Dewi menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja secara pasti mengancam kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.

Berikut 10 tuntutan massa aksi Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia:

1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja;

2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden;

3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi;

4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi;

5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak;

6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional;

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang;

8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor;

9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain;

10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).