1.753 Personel TNI-Polri Amankan Demo Tolak Perppu Cipta Kerja di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 1.753 personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, ribuan personel tersebut nantinya merupakan gabungan dari TNI-Polri, dan unsur pemerintahan daerah.

"Dari Polda Metro Jaya dan Polres jajaran 1.634 personel. Kemudian 199 personel dari jajaran TNI dan pemerintah daerah seperti Satpol PP hingga Dishub," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Senin.

Baca juga: Buruh Demo di DPR Hari Ini, Khawatir Pengesahan Perppu Cipta Kerja Dipercepat

Menurut Trunoyudo, personel gabungan tersebut akan mengawal jalannya aksi demonstrasi agar tertib, sekaligus mengatur arus lalu lintas di ruas jalan sekitar lokasi demonstrasi.

Meski begitu, Trunoyudo menyebut bahwa penutup ruas jalan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR belum akan diberlakukan. Penerapan kebijakan tersebut bersifat situasional.

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional dengan melihat jumlah massa di lapangan," kata Trunoyudo.

Sebagai informasi, Aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/3/2023) besok itu digelar lebih awal, karena terdapat informasi bahwa DPR RI bakal menggelar sidang paripurna pengesahan Perppu Cipta Kerja pada hari ini.

"Kemungkinan besar Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang akan dimajukan tanggal 13 Maret 2023,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin

Baca juga: Demo Buruh di Depan DPR/MPR Hari Ini, Berikut Tuntutan yang Disuarakan...

Said menjelaskan, langkah memajukan agenda demonstrasi ini diambil setelah berkaca dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020 silam.

Saat itu, kata Said, legislator memajukan sidang paripurna pengesahan undang-undang tersebut dari jadwal yang sudah ditentukan dan diinformasikan.

"Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Berkaca seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan Sidang Paripurna dari jadwal semula,” kata Said.

Said menegaskan bahwa tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi hari ini adalah menolak pengesahan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Adapun aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin ini akan diikuti ribuan buruh dari wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Bersamaan dengan itu, Said mengeklaim bahwa Buruh di luar Jabodetabek juga akan menggelar aksi demonstrasi di wilayahnya masing-masing.

"Aksi juga akan dilakukan di ratusan kota industri besar yang ada di Indonesia," kata Said.