DPRD Pertanyakan Sekjen Kemenhub Rangkap Jabatan Jadi Komisaris MRT: Kalau Melanggar, Harus Diluruskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti rangkap jabatan yang dialami Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto.

Adapun Novie diangkat oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Ismail menyatakan, jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, rangkap jabatan yang dialami Novie tak akan menjadi persoalan.

Jika sebaliknya, rangkap jabatan tersebut perlu dievaluasi.

"Nah, terkait dengan rangkap jabatan, saya pikir itu harus dikomparasikan dengan regulasi yang ada," tegas Ismail melalui sambungan telepon, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Heru Budi Angkat Weni Mauliani Jadi Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta

"Kalau memang regulasinya memungkinkan, ya enggak apa-apa. Tapi, kalau di situ melanggar, saya pikir harus diluruskan," sambungnya.

Ia menegaskan, Komisi B hendak mendalami soal rangkap jabatan Novie di PT MRT kepada Badan Pembina BUMD DKI Jakarta.

Menurut Ismail, Komisi B memang hendak menggelar rapat bersama BP BUMD DKI Jakarta. Dalam rapat itu, Komisi B hendak mendalami rangkap jabatan tersebut.

"Rencana kami memanggil BP BUMD sudah ada, masuk agenda. Nanti kami akan sekaligus include mempertanyakan masalah ini (rangkap jabatan Novie)," tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani sebelumnya berujar, Novie diangkat untuk memberikan arahan terkait proses pembangunan rute MRT Fase 2 Bundaran HI-Ancol.

Baca juga: Sekjen Kemenhub Jadi Komisaris PT MRT, Komisi B DPRD DKI: Masih Relate, Bidangnya Sama