Kota Bogor Raih Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah Terbaik dari Kemendagri

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas prestasi penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah terbaik.

Dalam penghargaan tersebut, Kota Bogor berada di peringkat keempat kinerja pemerintahan terbaik se-Indonesia.

Sementara, urutan pertama kinerja pemerintah terbaik diraih oleh Kota Semarang. Selanjutnya, posisi kedua diraih oleh Kota Surabaya. Urutan ketiga diraih oleh Kota Surakarta, keempat Kota Bogor, dan posisi kelima diraih Kota Denpasar.

Baca juga: Pengemis yang Terjaring Razia di Kota Bogor Kantongi Uang Tunai dan Cek Senilai Miliaran Rupiah

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, penghargaan tersebut dicapai atas kinerja seluruh aparatur Pemkot Bogor yang sudah bekerja semaksimal mungkin melayani warga.

"Ini satu capaian yang membanggakan karena ini betul-betul mengukur kinerja dari target-target yang ditetapkan," ungkap Bima, Minggu (30/4/2023).

"Bagaimana kita menetapkan target untuk pelayanan publik, hal-hal kebutuhan dasar, reformasi birokrasi dan lain sebagainya," sambungnya.

Bima menyebut, penghargaan tersebut merupakan lonjakan prestasi yang luar biasa. Dari yang hanya masuk ke dalam urutan belasan, tahun ini melonjak ke posisi lima besar.

Baca juga: Kisah Alek, Warga Bogor yang Merantau di Pasar Koja demi Jual Amplop Lebaran

"Ini lonjakan prestasi yang luar biasa dari sebelumnya tidak masuk 10 besar, urutan belasan. Tahun ini masuk empat besar," tutur Bima.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik.

Tito berharap, penghargaan tersebut bisa memberikan memotivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah.

"Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD yang lebih banyak dari transfer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat," pungkas Tito.