Teddy Minahasa Ajukan Banding Usai Dipecat, Kapolri: Sikap Polri Sudah Jelas

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi banding yang diajukan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa usai dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Sigit mengatakan, Polri tidak mempermasalahkan pengajuan banding Teddy Minahasa karena itu merupakan hak yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Terkait dengan banding, saya kira itu adalah hak yang diatur (undang-undang)," kata Sigit kepada wartawan dalam acara "Pusat Misi Internasional Polri" di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Majelis Hakim PT DKI Masih Pelajari Berkas Banding Teddy Minahasa

Terlepas dari itu, Sigit menegaskan, sikap Polri sudah jelas dalam mengambil keputusan PTDH terhadap Teddy.

Lebih lanjut, Sigit berujar, banding tersebut bakal diteliti oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Sigit memprediksi, hasil banding tidak akan berbeda dengan hasil sidang etik yang sudah ditetapkan.

"Sikap Polri sudah jelas kemarin dalam mengambil keputusan. Tentunya untuk banding saya kira (keputusan) tim banding tentunya tidak terlalu jauh," jelas Sigit.

Baca juga: Dipecat dari Polri, Begini Perjalanan Kasus Narkoba Teddy Minahasa

Adapun hasil sidang KKEP yang digelar pada Selasa (30/5/2023) memutuskan untuk memecat Teddy.

Diketahui, Teddy mengajukan banding usai menjalani sidang etik di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, selama sekitar 13 jam sejak pukul 09.00 WIB sampai 22.30 WIB.

Hasil sidang etik memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH kepada Teddy Minahasa.

"Saksi administraif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Lobi TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam.

Baca juga: Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Selain itu, Polri juga memberikan sanksi etika kepada Teddy dengan menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela.

Dalam sidang, Teddy dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 1 huruf c Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Pasal 10 ayat 2 huruf h, pasal 11 ayat 1 huruf h, dan pasal 13 huruf e, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Komisi Kode Etik Polri.

Diketahui, Teddy Minahasa terjerat kasus peredaran narkotika jenis sabu. Jenderal bintang dua itu kini divonis hukuman penjara seumur hidup.

Dalam sidang di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5/2023), Majelis Hakim menilai, Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).