Heru Budi Didesak Tingkatkan Pengawasan Aset Pemda agar Kasus Ruko Caplok Saluran Air Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera meningkatkan pengawasan aset pemerintah daerah.

Hal itu diperlukan agar kasus pencaplokan lahan bahu jalan dan saluran air untuk bangunan ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara, tidak terjadi di wilayah lain.

"Prinsipnya sih begini, agar ini tidak terjadi di tempat lain," ujar Ida saat dihubungi Jumat (2/6/2023).

Menurut Ida, peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan menginstruksikan setiap wali kota hingga lurah di setiap wilayah, untuk membangun komunikasi yang baik dengan pengurus RT/RW.

Baca juga: Buntut Polemik Ruko di Pluit, Komisi D DPRD DKI Ingatkan RT-RW Harus Jaga Aset Pemda

Dalam hal ini, lurah bersama dengan RT/RW harus berkoordinasi untuk mencegah penyalahgunaan aset lahan Pemerintah Provinsi DKI jakarta.

"Saya berharap agar Pak Gubernur ini, Pak PJ menginstruksikan semua wali kota sampai ke tingkat lurah agar menjaga asetnya," kata Ida.

"Karena kan yang tahu para lurah di lapangan. Lurah tinggal kerja sama dengan RT dan RW," sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara akhirnya membongkar deretan ruko di Pluit, yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air.

Baca juga: Polemik Ruko di Pluit Disebut Sudah Selesai, Komisi D DPRD DKI: Semoga Tak Ada Provokator Lagi

Penindakan dilakukan setelah permasalahan ruko ini ramai disuarakan oleh Ketua RT 11 RW 03 Riang Prasetya dan disorot masyarakat.

Buntut pembongkaran itu, para pemilik ruko dan karyawan demo turun aksi dengan mendatangi kantor Ketua RT sebagai sikap penolakan.

Polemik itu kemudian berkepanjangan. Terbaru, RT mengaku mendapatkan teror dari orang tak dikenal.

Mobil Toyota Fortuner milik sang ketua RT juga dibaret oleh orang tak dikenal pada Selasa (30/5/2023).