Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tafsiran Berbeda atas Deklarasi Kaesang "Depok Pertama", PKS Singgung "Calon Impor", PDI-P Tak Ingin GR

Kompas.com - 13/06/2023, 09:49 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Video Kaesang Pangarep yang menyatakan dirinya siap menjadi "Depok Pertama" menuai respons yang berbeda antara PKS, partai yang bertahun-tahun menjadikan kadernya sebagai wali kota Depok, dan PDI-P, partai tempat keluarga Kaesang bernaung.

Kaesang mengaku siap maju menjadi "Depok Pertama" melalui sebuah video yang diunggah dalam video berjudul "Klarifikasi, Saya Buka Suara" di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat pada Sabtu (10/6/2023).

Usai muncul video tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Depok langsung menyindir Kaesang sebagai calon wali kota "impor" atau berasal dari luar Depok.

Sementara itu, DPD DPI-P Depok masih belum yakin pernyataan Kaesang adalah bentuk deklarasi maju Pilkada Depok.

Baca juga: Kaesang Mendulang Suara Sebelum Berperang

 

 

PKS bereaksi, sebut tak pilih kepala daerah impor

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok Hermanto Setiawan memastikan, pihaknya tidak akan mengusung Kaesang Pangarep sebagai calon wali kota Depok.

Sebab, Kaesang bukan lah warga yang lahir dan besar di Depok.

"Kalau PKS sendiri, lebih mengutamakan orang Depok (yang menjadi calon Wali Kota Depok)," ucap Sekretaris DPD PKS Kota Depok Hermanto Setiawan, melalui sambungan telepon, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, warga yang sudah lama tinggal Depok akan lebih bisa memahami persoalan di kota tersebut.

Selain itu, warga Depok juga dinilai lebih menjiwai saat menjadi pemimpin di kota itu.

Baca juga: Usai Kaesang Deklarasi Depok Pertama, PSI Komunikasi Dengan Relawan

"Karena dia akan lebih bisa menjiwai dan juga memahami permasalahan yang ada di Kota Depok," urai Hermanto.

 

Sementara itu, Hermanto berujar, calon Wali Kota Depok yang berasal dari luar kota tersebut alias sosok "impor", hanya mengandalkan popularitas semata.

Ia meyakini Kaesang yang besar di Solo tidak menguasai persoalan di Kota Depok secara mendetail.

"Kalau calon (Wali Kota Depok) 'impor', kami melihat hanya mengandalkan popularitas dan yang terlihat juga bisa jadi tidak menguasai permasalahan di Kota Depok dengan detail," tuturnya.

Di satu sisi, Hermanto mengakui, tak ada larangan bagi sosok "impor" yang ingin menjadi calon wali kota Depok.

"Sekali lagi, tidak ada larangan secara hukum. Silakan saja (maju calon Wali Kota Depok)," sebut dia.

Baca juga: Pernyataan Kaesang Siap Hadir Jadi Depok Pertama Dinilai Ambigu, Pengamat: Jangan-jangan Mau Launching Produk

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com