Usut Kebocoran Dokumen KPK, Kapolda Metro: Saya Tahu Persis Perkara Itu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengaku tahu persis soal dokumen penyelidikan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bocor.

Dokumen yang diduga bocor itu mengenai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diketahui, Karyoto pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, sebelum menjadi Kapolda Metro.

Baca juga: Dewas KPK Sebut Kasus Kebocoran Dokumen Tak Cukup Bukti, Kapolda Metro: Mereka Soal Etik, Beda dengan Kami

Menurut Karyoto, ia akan mengusut kasus ini walaupun bergerak perlahan.

"Saya tahu persis perkara itu, jadi saya yakin walau pun pelan tapi enggak apa-apa," kata Karyoto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

"Yang namanya penyelidikan kami masih mengumpulkan saksi-saksi," tambah dia.

Karyoto mengetahui persis kasus ini dikarenakan ia sempat menyelidiki perkara itu.

"Karena saya tahu persis perkara itu, bahkan kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki adalah saya sendiri ya," jelas dia.

Baca juga: Namanya Terseret Kasus Kebocoran Dokumen Korupsi ESDM, Kapolda Metro: Bisa Diuji

Saat ini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki lebih dalam kasus ini. Polisi akan mencari beberapa petunjuk dan bukti soal pembocoran dokumen ini.

"Nanti mungkin ada dokumen, atau petunjuk lain yang terkait dengan perkara itu," jelas dia.

Sebab, menurut dia, perkara tersebut sangat menyita perhatian masyarakat. Terbukti ada lebih dari 10 laporan terkait kasus pembocoran itu.

"Ini kami anggap perkara yang menyita banyak perhatian karena pelapornya banyak sekali, kami pertanggungjawaban kepada pelapor harus bicara apa," tambah dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan kasus kebocoran dokumen KPK ke tahap penyidikan.

Baca juga: Kapolda Metro Buka Kemungkinan Periksa Firli soal Kebocoran Dokumen KPK

Menurut Karyoto, sudah ada peristiwa pidana dalam kasus kebocoran dokumen ini.

"Sudah ada peristiwa pidana berarti kami menemukan ada peristiwa pidana sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan," ujar Karyoto.