DPRD Bakal Laporkan Ancol ke Penegak Hukum jika Terindikasi Ada Penyelewengan Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail merekomendasikan kasus mangkraknya sejumlah proyek di Ancol ke penegak hukum jika terindikasi adanya penyelewengan anggaran.

Sebab, hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh Ancol selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Iya kalau ada indikasi ke sana pasti nanti kami lapor (penegak hukum). Ini kan terkait dengan penggunaan uang Pemprov DKI," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Ancol Beri Penjelasan Mengenai Penyebab Beberapa Proyeknya Mangkrak

Dengan demikian, Ismail pun meminta kepada Ancol dan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terbuka tentang masalah keuangan dan pembangunan kepada legislatif.

"Saat ada PR (pekerjaan rumah) yang belum selesai, BUMD mana pun pastikan itu jangan ditutupi, tapi diselesaikan," kata Ismail

Ismail mengatakan, pihaknya akan memanggil kembali Ancol dan meminta dokumen lengkap guna memperjelas permasalahan mangkraknya beberapa proyek di sana.

Menurut Isamail, pemanggilan ini karena belum ada penjelasan secara terperinci pada pertemuan pertama yang berlangsung Rabu (21/6/2023).

"Kami baru menyimak penjelasan awal, tapi karena merasa kurang detail, kita sepakat untuk dibuat rapat lanjutan. Kami minta mereka bawa dokumen terkait yang lengkap," kata Ismail.

Melalui kelengkapan dokumen itu nantinya DPRD DKI Jakarta akan menelusuri akar masalah dan penyelesaiannya dari yang disebut Ancol sudah pernah dilakukan.

"Kita bisa menelusuri apakah memang upaya penyelesaian yang sudah sempat dilakukan mereka itu dirasakan cukup dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," kata Ismail.

Baca juga: PT Ancol Kembali Dipanggil DPRD DKI karena Proyek Mangkrak, Diminta Bawa Dokumen Lengkap

Pada rapat sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol menjelaskan duduk perkara mangkraknya beberapa proyek pembangunan di kawasannya kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto mengungkapkan, setidaknya terdapat empat proyek yang mandek karena beberapa persoalan dengan pihak ketiga.

Proyek pertama yang mandek yakni kerja sama pembangunan apartemen dengan Crown Group di kawasan Ancol Barat. Kesepakatan itu dijalin PT Pembangunan Jaya Ancol pada 27 April 2018.

Namun, pada 2019, PT Pembangunan Jaya Ancol dan Crown Group sepakat membatalkan kerja sama. Pembangun proyek bahkan belum sama sekali dilakukan.

"Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama ini. Tidak jadi karena perspektif properti yang sama-sama tidak yakin. Akhirnya, ditutup 20 Oktober 2019," ujar Winarto dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Tuding BP-BUMD Sembunyikan Masalah Proyek Mangkrak di Ancol