Banyak Warga DKI Masih Berutang ke Pinjol, Pemprov DKI: Masyarakat Harus Tahu Risiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, semestinya warga DKI Jakarta yang masih berutang pada perusahaan pinjaman online (pinjol) sudah memahami risikonya.

Warga DKI Jakarta tercatat masih berutang Rp 10,35 triliun pada berbagai perusahaan teknologi finansial (tekfin) tersebut.

"Setiap masyarakat semestinya itu sudah tahu risiko. Pada saat ada pinjamannya, mudah ya, tapi sebetulnya ada risiko yang juga mereka harus ketahui," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: DPRD Soroti Utang Pinjol Warga Jakarta Tembus Rp 10,35 Triliun: Lebih Besar dari APBD Jogja!

Sri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki tim percepatan akses keuangan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nantinya, tim itu akan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan masalah pinjol dan peningkatan pendapatan masyarakat Jakarta.

"Secara teori, jika pendapatan sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman online. Sehingga kita fokus ke bagaimana ke perkembangan UMKM, dan kewerausahaan," ucap Sri.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta menyoroti utang pinjol warga yang mencapai Rp 10,35 triliun.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan M Taufik Zulkifli dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta mengenai perekonomian di Ibu Kota.

Baca juga: Jutaan Warga Jakarta Masih Berutang ke Pinjol, Totalnya Tembus Rp 10,35 Triliun

"Total utangnya ini fantastis Rp 10,35 triliun akumulasinya. Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta, hampir setengah APBD Jawa Tengah," ujar Suhud di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang didapatkan Suhud, utang itu merupakan akumulasi pinjaman dari 2,38 juta akun warga DKI Jakarta.

Menurut dia, isu pinjol warga Ibu Kota ini tidak dapat dianggap enteng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah satu juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira," kata Suhud.

"Saya mempertanyakan, ini dibahas enggak dalam pembahasan ekonomi kita?" sambung dia.

Baca juga: Misteri Hilangnya Kepala Seksi yang Paksa PPSU Ngutang di Pinjol Terungkap, Ternyata Sedang Cuti dan di Luar Kota

Sementara itu, Taufik menegaskan bahwa permasalahan pinjol warga DKI Jakarta perlu dibahas lebih lanjut oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dengan begitu, permasalahan pinjol yang menjerat warga Jakarta bisa terselesaikan.