Desak Pemprov DKI Tekan Angka Kemiskinan, F-PKS: Belum Sesuai Harapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendesak jajaran Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono untuk menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zulkifli mengatakan, angka kemiskinan di Ibu Kota pada periode September 2022 sebanyak 494.930 orang. Angka ini berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Angka ini hanya turun 7.110 orang atau turun 0,08 persen dibandingkan pada Maret 2022, yang berarti masih belum sesuai dengan target yang diharapkan," ujar Taufik dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Jurus Pemprov DKI Tekan Angka Kemiskinan di Jakarta, Salurkan Bansos Tepat Sasaran

Menurut Taufik, kondisi ini menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Jakarta belum sepenuhnya pulih.

Taufik mencontohkan, masih banyak korban PHK yang belum kembali mendapat pekerjaan serta lulusan sekolah yang belum diterima bekerja.

Kemudian, sejumlah pelaku usaha belum memiliki modal untuk kembali beraktivitas setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19.

"Untuk itu diperlukan kembali program-program pemberdayaan usaha mikro dan kecil maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jakarta," kata Taufik.

Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta diminta bekerja keras menurunkan angka kemiskinan, dengan menjalankan lagi program pemberdayaan masyarakat yang terhenti selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemendagri: Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun meskipun Sedikit

"Program-program yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 perlu kembali digerakkan di tahun 2023 ini, mengingat di tahun 2022 masih belum berjalan efektif," pungkas dia.

Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (27/7/2023).

Rapat kali ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022.

Sebelumnya, Heru Budi telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/7/2023).