Gaduh "JIS dan TIM Salah Sejak Lahir" Bikin Fraksi PKS Meradang...

Menurut Suhud, pernyataan itu tidak tepat karena pembangunan sejumlah sarana itu telah melewati tahapan yang panjang.

Para pemangku kebijakan terkait bahkan dilibatkan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan proyek.

"Mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran dan bahkan pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pun itu diaudit," kata Suhud.

"Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui, kinerja Pemerintah Provinsi DKI sangat baik, (dapat) WTP," sambung dia.

Heru Budi anggap biasa

Terkait hal itu, Heru Budi menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Suhud merupakan hal biasa dan wajar.

Sebab, Heru menganggap pernyataan Suhud sebagai koreksi dan masukan dari legislatif kepada eksekutif.

"Ya, namanya koreksi, masukan itu hal biasa," ujar Heru, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Diminta Ganti Sekda yang Sebut JIS dan TIM Salah sejak Lahir, Ini Kata Heru Budi

Kendati demikian, Heru enggan berkomentar lebih jauh mengenai permintaan mengevaluasi hingga mengganti Sekda DKI Jakarta.

Dia hanya mengatakan bahwa hal ini hanyalah masalah komunikasi dan dapat segera terselesaikan.

"Hal biasalah, komunikasi aja," ucap Heru.

PDI-P minta JIS dan TIM Diserahkan ke Pemprov

Sementara itu, Gilbert mengusulkan agar pengelolaan TIM dan JIS tidak lagi dilakukan oleh BUMD. Aset tersebut sudah seharusnya diserahkan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini diperlukan agar fasilitas itu tidak lagi membebani BUMD, dalam hal ini PT Jakpro sebagai pengelola.

"Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung, sepatutnya digeser ke Pemprov," ujar Gilbert di dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Gilbert, pengelolaan JIS memerlukan anggaran yang besar, sehingga memang perlu ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagai, stadion itu belum dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Sedangkan TIM, merupakan fasilitas untuk pelestarian kebudayaan yang tidak dapat dikomersialisasikan. Fasilitas ini tidak sepatutnya berorientasi pada uang.

Baca juga: JIS dan TIM Disebut Bebani Jakpro, Anggota DPRD DKI: Serahkan ke Pemprov

Gilbert pun menegaskan, pernyataan Joko mengenai JIS dan TIM berdasarkan pada persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.

Terlebih, Joko memiliki pengalaman sebagai seorang auditor di lingkungan pemerintahan, sebelum didapuk menjadi Sekda DKI Jakarta.

Untuk diketahui, Joko pernah menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

"Sebagai auditor, objektif melihat persoalan sangatlah penting, bagian dari profesionalitas. Bahwa JIS dan TIM sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan baik dalam rapat di Komisi B mau pun melalui media. Perhatian (concern) agak bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi," tutur Gilbert.