Gaduh "JIS dan TIM Salah Sejak Lahir" Bikin Fraksi PKS Meradang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengenai Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) menuai kontroversi.

Joko menyebut JIS dan TIM "salah sejak lahir". Pernyataan itu disampaikan Joko berkait sejumlah masalah pengelolaan JIS dan TIM.

"Kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," kata Joko dalam Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Saat Tata Kelola TIM dan JIS Dinilai Bermasalah sehingga Bebani Jakpro..

Pernyataan itu juga dilontarkan Joko sebagai tanggapan atas catatan DPRD DKI Jakarta, yang memandang kedua fasilitas itu tak memberi keuntungan, dan membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola.

Namun, apa yang disampaikan Joko justru dikritik oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhud Alynudin. Dia tak sepakat jika pembangunan JIS dan revitalisasi TIM disebut sebagai kesalahan.

Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak menilai, tidak ada yang salah dengan pernyataan Joko.

Tak seharusnya dikelola BUMD

Semestinya, kata Joko, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya ditugaskan untuk membangun dengan anggaran yang disiapkan pemerintah.

Namun, di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menerapkan sistem yang berbeda. Fasilitas yang dibangun, akan menjadi aset dari BUMD yang mengerjakan proyeknya.

"Penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek, itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ucap Joko.

Baca juga: Saat Tata Kelola TIM dan JIS Dinilai Bermasalah sehingga Bebani Jakpro..

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," sambungnya.

Untuk JIS dan TIM, memerlukan anggaran hingga triliunan rupiah untuk pengelolaannya. Di sisi, fasilitas ini belum juga bisa memberikan keuntungan dari hasil pemanfaatan atau jasa penyewaan kepada pihak lain.

"Artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro," kata Joko.

PKS minta Sekda DKI diganti

Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat (4/8/2023) kemarin, Suhud secara terang-terangan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengevaluasi kinerja dan posisi Joko sebagai Sekda DKI.

Suhud menganggap, pernyataan Joko mengenai adanya kesalahan dalam pengelolaan TIM dan JIS berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kata Pak Sekda, pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, Velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan," kata Suhud, Jumat.

Baca juga: PKS Minta Heru Budi Ganti Sekda, Buntut Pernyataan JIS dan TIM Salah Sejak Lahir

Menurut Suhud, pernyataan itu tidak tepat karena pembangunan sejumlah sarana itu telah melewati tahapan yang panjang.

Para pemangku kebijakan terkait bahkan dilibatkan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan proyek.

"Mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran dan bahkan pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pun itu diaudit," kata Suhud.

"Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui, kinerja Pemerintah Provinsi DKI sangat baik, (dapat) WTP," sambung dia.

Heru Budi anggap biasa

Terkait hal itu, Heru Budi menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Suhud merupakan hal biasa dan wajar.

Sebab, Heru menganggap pernyataan Suhud sebagai koreksi dan masukan dari legislatif kepada eksekutif.

"Ya, namanya koreksi, masukan itu hal biasa," ujar Heru, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Diminta Ganti Sekda yang Sebut JIS dan TIM Salah sejak Lahir, Ini Kata Heru Budi

Kendati demikian, Heru enggan berkomentar lebih jauh mengenai permintaan mengevaluasi hingga mengganti Sekda DKI Jakarta.

Dia hanya mengatakan bahwa hal ini hanyalah masalah komunikasi dan dapat segera terselesaikan.

"Hal biasalah, komunikasi aja," ucap Heru.

PDI-P minta JIS dan TIM Diserahkan ke Pemprov

Sementara itu, Gilbert mengusulkan agar pengelolaan TIM dan JIS tidak lagi dilakukan oleh BUMD. Aset tersebut sudah seharusnya diserahkan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini diperlukan agar fasilitas itu tidak lagi membebani BUMD, dalam hal ini PT Jakpro sebagai pengelola.

"Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung, sepatutnya digeser ke Pemprov," ujar Gilbert di dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Gilbert, pengelolaan JIS memerlukan anggaran yang besar, sehingga memang perlu ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagai, stadion itu belum dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Sedangkan TIM, merupakan fasilitas untuk pelestarian kebudayaan yang tidak dapat dikomersialisasikan. Fasilitas ini tidak sepatutnya berorientasi pada uang.

Baca juga: JIS dan TIM Disebut Bebani Jakpro, Anggota DPRD DKI: Serahkan ke Pemprov

Gilbert pun menegaskan, pernyataan Joko mengenai JIS dan TIM berdasarkan pada persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.

Terlebih, Joko memiliki pengalaman sebagai seorang auditor di lingkungan pemerintahan, sebelum didapuk menjadi Sekda DKI Jakarta.

Untuk diketahui, Joko pernah menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

"Sebagai auditor, objektif melihat persoalan sangatlah penting, bagian dari profesionalitas. Bahwa JIS dan TIM sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan baik dalam rapat di Komisi B mau pun melalui media. Perhatian (concern) agak bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi," tutur Gilbert.