Klaim Udara Depok Masih Aman, Wali Kota Idris: Pabrik Relatif Sedikit

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeklaim kualitas udara di wilayah administrasinya masih tergolong aman dari polusi.

Sebab, kata dia, jumlah industri yang berada di Kota Depok cenderung lebih sedikit daripada di wilayah tetangga.

"Karena memang pabrik-pabrik relatif lebih sedikit (di Depok) ketimbang daerah lainnya," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/8/2023).

Selain itu, Idris menyebutkan, kualitas udara di Depok tergolong aman berdasar data yang diperoleh dari alat pengukur kualitas udara yang ditempatkan di beberapa titik, antara lain di Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Sawangan.

Baca juga: Punya Alat Ukur Sendiri, Idris Klaim Kualitas Udara Depok Masih Aman

Di satu sisi, politisi PKS itu mengaku masih terus berupaya mengurangi polusi udara di Depok.

Salah satu langkahnya, yakni membangun taman hutan kota di Sawangan, Depok.

"Taman hutan kota yang sedang kami bangun ini, itu juga bagian daripada memperbanyak dan memperluas ruang terbuka hijau," urai Idris.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Ketua DPRD DKI: Bundaran BI sampai Tak Terlihat dari Budi Kemuliaan

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi.

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.

Baca juga: Derita Warga Jabodetabek yang Mudah Terserang Gangguan Kesehatan karena Buruknya Kualitas Udara

Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran.

Atau bisa juga dilakukan kerja secara hybrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan mass rapid transit (MRT) yang sudah beroperasi.

Baca juga: Kualitas Udara di Jakarta Makin Parah, Pekerja: Masyarakat Harus Naik Kendaraan Umum

Selain itu, ada pula kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada bulan depan.

Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.

"Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi.