Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Tujuan Heru dengan DPRD DKI Terapkan WFH 50 Persen: Antara KTT ASEAN 2023 dan Polusi Udara

Kompas.com - 18/08/2023, 08:37 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI.

Adapun penerapan WFH ini dalam rangka persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau ASEAN Summit 2023.

Penerapan WFH ini sepekan lebih awal dari jadwal semula pada menjadi 21 Agustus 2023. Adapun KTT ASEAN ini berlangsung pada 5-7 September 2023.

Baca juga: Jokowi hingga Warga Rayakan HUT Ke-78 RI di Tengah Polusi Udara Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penerapan WFH bagi 50 persen ASN di DKI ini tujuannya untuk mengurai kemacetan.

"Salah satunya (untuk) mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu, kami coba (percepat penerapan WFH)," kata Heru, Kamis (17/8/2023).

Mulanya, WFH direncanakan berlangsung pada 28 Agustus-7 September 2023. Namun, Pemprov DKI Jakarta mempercepat rencana WFH bagi pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

DPRD ikut terapkan WFH

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga mengaku akan menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi internalnya.

Baca juga: Cucu Ketua DPRD DKI Masuk RS karena ISPA, Disebut akibat Kualitas Udara Buruk

Bukan karena KTT ASEAN 2023, kebijakan tersebut diambil untuk mengatasi kualitas udara di DKI Jakarta yang saat ini menjadi kota paling berpolusi sedunia.

"Saya membuat kebijakan di internal DPRD DKI, 50 persen WFH. (Berlaku untuk) ASN DPRD atau anggota dewan juga," ucap dia di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/8/2023).

Politisi PDI-P ini menyebutkan, kebijakan WFH ini akan aktif berlaku mulai 21 Agustus 2023. Pada penerapannya, rapat komisi atau rapat fraksi bakal digelar secara hibrida.

"Melihat situasi seperti ini, saya harus ambil sikap karena akhirnya jangan menjadi kayak pandemi Covid-19. Nanti orang kena semua, orang enggak kerja semua," urai Prasetyo.

Baca juga: Ibu di Jakarta Keluhkan Kualitas Udara Buruk, Anaknya Jadi Rentan Batuk Pilek

Diminta WFH 3 bulan

Prasetyo meminta Heru memberlakukan WFH bagi ASN Pemprov DKI mulai 21 Agustus 2023 hingga tiga bulan ke depan sebagai penanganan kualitas udara yang buruk.

"Mengimbau Pak Gubernur dan jajarannya untuk memberi WFH kapasitas 50 persen untuk ASN Pemprov DKI Jakarta," ujar Prasetyo.

Selain itu, dia juga mengimbau Heru Budi menambah jumlah ASN yang bekerja dari rumah dari 50 persen menjadi 75 persen saat ASEAN Summit berlangsung pada 4-7 September 2023.

Prasetyo juga mengimbau perusahaan swasta menerapkan kebijakan yang sama saat KTT ASEAN berlangsung.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, DPRD DKI Terapkan WFH 50 Persen

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Megapolitan
Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Megapolitan
Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung 'Political Will' Heru Budi

Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung "Political Will" Heru Budi

Megapolitan
Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Megapolitan
Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Megapolitan
Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Megapolitan
'Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal'

"Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com